DPRD Demak Dorong Tata Kelola Air dan Antisipasi Bencana di Musim Hujan

Demak, Tren24reportase.com – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Zayinul Fata, menegaskan pentingnya penataan pengelolaan air agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi persoalan tata kelola air dan dampak abrasi yang kerap terjadi di wilayah pesisir Demak.

Menurut Zayin, daerah-daerah maju sudah memiliki peraturan daerah (Perda) terkait tata kelola air sehingga pemanfaatannya lebih teratur dan berkelanjutan. Ia menilai, belum optimalnya pengaturan pengelolaan air menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya abrasi di sejumlah wilayah.

“Banyaknya sumur bor tanpa pengaturan membuat resapan air di bawah tanah tidak bagus. Ini yang perlu kita tata agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Zayinul Fata usai Rapat Paripurna ke-42 Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 dengan agenda penyerahan dua Raperda usulan DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Demak, Kamis (6/11/2025).

Lebih lanjut, Zayin menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber air baku. Menurutnya, kolaborasi antarwilayah menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan ketersediaan air antara musim kemarau dan musim penghujan.

“Demak saat kemarau kekurangan air, tapi saat musim hujan justru melimpah. Maka harus ada kerja sama antardaerah, misalnya dengan Kudus yang memiliki Gunung Muria atau Semarang dengan Ungaran. Kerja sama antar pemerintah daerah bisa dilakukan untuk saling mendukung,” jelasnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan air, Zayin menegaskan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan karena pengelolaan air merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus berada di bawah otoritas pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi pemerintah daerah.

“Sejak reformasi, pemerintah tidak boleh menutupi informasi. Semua harus terbuka. Perda ini justru dibuat untuk memperkuat transparansi agar setiap kebijakan dapat diakses publik,” tegasnya.

Menjelang datangnya musim penghujan, Zayin mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama banjir di wilayah bantaran sungai besar.

“Saya mengimbau masyarakat agar waspada terhadap curah hujan tinggi. Setiap tahun kita mengalami banjir, jadi harus siap siaga. Dinas PU, BPBD, dan instansi terkait juga harus mulai memetakan wilayah berisiko dan menyiapkan tempat pengungsian,” ujarnya.

Ia menambahkan, abrasi yang terjadi di wilayah pesisir seperti Sayung perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, jika abrasi bisa dikategorikan sebagai bencana nasional, penanganannya akan lebih maksimal karena mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. (Parno)

About Post Author