Tanjab Barat, Tren24reportase.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Barat menggelar reses masa sidang kedua tahun 2024-2025 yang dilaksanakan Selama 6 ( Enam) hari terhitung dari tanggal 4 s/d 9 februari2025.
Dalam Kesempatan ini kegiatan reses dilakukan guna mendengarkan, menjaring serta menampung aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ,apa saja yang menjadi keluhan yang di lontarkan masyarakat disini dalam reses kedua ini akan ditampung dan diperjuangkan demi untuk kemajuan pembangunan masyarakat kedepan.
Selain itu, reses juga dalam rangka menjalin silaturrahmi dan menjemput aspirasi masyarakat yang mungkin belum terakomodir.
Anggota DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat turun ke Daerah Pemilihan ( Dapil ) I Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, dan Kecamatan Bram Itam yakni H. Muh. Sjafril Simamora, SH, Hasmely Hasan, SH. Sufrayogi Syaiful, S.IP, MH. Mariatul Kiftiyah, Hj. Erliani, Muhammad Zaki, ST, Jamal Darmawan Sie, SE, MM, Siti Maidina Herdiyanti, M.IP, Ahmad Hanif, S.Sy, MH. Endri Evian SH, dan Hery Saputra, SH.
Untuk Dapil II meliputi Kecamatan Betara dan Kuala Betara yaitu H. Abdullah, SE, ME, Dedi Hadi, SH, Hasan Basyri Harahap, SH. H. Tamsir, dan Albert Chaniago. SP.
Dapil III Kecamatan Merlung, Muara Papalik, Renah Mendaluh terdiri dari Dudi Purwadi SE.I, Nurkholis, ST, Wildawati, SH, Doni Idris Saragih. S.Pd, dan Yetno.
Dapil IV wilayah Kecamatan Tungkal Ulu, Tebing Tinggi dan Batang Asam yaitu Hamdani, SE, Satria Tubagus Rian Hermawan, SH, MH, Sutejo, SM, H. Fahrizal, S.Pd, Ishak, Augustinus Siahaan, SH. Dedi Irawan , SH. Melda Arisandi, S.kom, dan Jayus, SE.
Terakhir di Dapil V, Kecamatan Pengabuan dan Senyerang, yaitu, H. Assek, SE , Ansari, Iqbal, Lukas Cholikul.R, dan Tumirin. (HMN)
More Stories
Jembatan Babalan Rp9,6 M Terealisasi, Bupati: Demang Ngantor Desa Wujud Pemerataan Pembangunan
DPRD dan Pemkab Demak Tetapkan Propemperda 2026, 6 Raperda Jadi Prioritas
Dari Pemusnahan Barang Bukti, Ketua DPRD Jepara Kirim Pesan Tegas: Jangan Beri Ruang bagi Pelanggaran Hukum