Kajari Demak: Jaga Desa Bukan Cari Kesalahan, Tapi Cegah Penyimpangan Sejak Dini

Demak, Tren24Reportase.com – Kepala Kejaksaan Negeri Demak Milono Raharjo menegaskan, kehadiran program Jaga Desa bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah desa, melainkan untuk mencegah penyimpangan sejak dini agar pengelolaan dana desa tetap transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peran BPD dalam Optimalisasi Aplikasi Jaga Desa yang digelar di GOR Kalijaga, Demak, Jawa Tengah, Rabu (16/09/2026).

Kegiatan yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Demak ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai tugas pengawasan, sekaligus membangun sinergi antara BPD, pemerintah desa, masyarakat, dan Kejaksaan.

“Pelaksanaan pemerintahan desa membutuhkan suatu pengawasan oleh teman-teman BPD. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa bisa berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan konflik dalam keberlangsungan pemerintahan desa,” ujar Kajari Demak, Milono Raharjo.

Menurutnya, Aplikasi Jaga Desa merupakan bagian dari upaya Kejaksaan yang diterapkan dan dimonitor di berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Kehadiran program tersebut, kata Milono, diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal sehingga dapat diminimalisir.

“Kami bisa melihat dan memonitor ketika ada penyimpangan sehingga tidak jauh dari jalurnya dan bisa diminimalisir terhadap penyalahgunaan dana desa,” katanya.

Ia menegaskan, pengawasan bukan berarti mencari kesalahan. Justru, pengawasan dibutuhkan agar pemerintah desa memiliki ruang untuk menjalankan program sesuai ketentuan dan melakukan perbaikan apabila ditemukan persoalan.

BPD, lanjutnya, juga memiliki peran besar dalam tata kelola aset dan ketertiban desa. Karena itu, BPD dan kepala desa perlu berjalan bersama sebagai mitra untuk menciptakan pemerintahan desa yang tertib dan sesuai regulasi.

Sejalan dengan itu, Kejaksaan juga terus hadir memberikan dukungan terhadap program prioritas nasional. Selain Jaga Desa, terdapat program Jaga Dapur MBG dan Jaga Indonesia Pintar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto menekankan pentingnya hubungan yang sehat antara BPD dan kepala desa. Keduanya merupakan mitra yang berkedudukan sejajar.

“BPD dengan kepala desa adalah mitra untuk konsultasi dan koordinasi, serta bersifat sejajar,” ujarnya.

Menurut Sekda, semakin besar mandat yang diberikan kepada BPD, semakin tinggi pula standar pengawasan yang harus dijalankan. Karena itu, BPD diminta menjaga objektivitas.

“Saya tidak ingin di Demak ada pengawasan secara subjektif, tidak cocok sama kepala desanya. Awasi kinerja secara objektif,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan berdasarkan data dan aturan, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah, agar setiap keputusan di desa tetap berada dalam koridor hukum.

Pengawasan yang baik, menurut Sekda, dimulai sejak awal perencanaan, bukan hanya ketika sebuah program selesai.

“Warga menyampaikan, BPD menggali dan menampung, lalu ada musyawarah untuk memetakan kebutuhan yang prioritas. Pihak desa menindaklanjuti. Jadi program dapat berjalan secara sistematis dan rapi, dan ada hasilnya,” jelasnya.

Ketua DPC Abpednas Kabupaten Demak Muhamad Ali Maskun menambahkan, dengan adanya sosialisasi yang digelar Kejaksaan, BPD diharapkan semakin kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sosialisasi ini BPD semakin kuat dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD, khususnya dalam sebuah wadah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Harapannya ke depan dengan adanya wadah organisasi sampai tingkat nasional ini, bisa mengawal program pemerintah yaitu Jaga Desa, Jaga Dapur MBG, Jaga KIP seperti itu,” ujar Ali.

Ali menjelaskan, pelibatan BPD dalam tiga program prioritas pemerintah tersebut yakni Jaga Desa, Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Jaga Kartu Indonesia Pintar (KIP) membuat peran BPD semakin dekat dan merakyat. (Parno)

About Post Author