DPRD Demak Temui Buruh FSP-KEP, Bahas Kesejahteraan dan Regulasi Kerja

Demak, Tren24Reportase.com – DPRD Kabupaten Demak, Jawa Tengah menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP-KEP Kabupaten Demak untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari kesejahteraan buruh hingga regulasi ketenagakerjaan.

Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Kabupaten Demak, Rabu (26/8/2026). Pertemuan menjadi ruang bagi kalangan buruh untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membangun koordinasi dengan wakil rakyat terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, mengatakan koordinasi dengan buruh penting dilakukan untuk memastikan aspirasi pekerja dapat dikawal, baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat.

“Koordinasi bagus, buruh mengingatkan kita selaku wakil rakyat agar terus menjaga garis perjuangan rakyat,” ujar Zayinul.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Menurut Zayinul, DPRD Kabupaten Demak juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menyuarakan aspirasi buruh kepada pemerintah pusat.

Ia menyebut, berdasarkan informasi dari dinas terkait, terdapat sekitar 250 pasal dalam RUU Ketenagakerjaan, termasuk lebih dari 20 pasal baru yang berkaitan dengan pembaruan dan peningkatan kesejahteraan buruh.

“Kami yang ada di daerah juga harus bersuara ke pusat untuk ikut mengawal. Nanti kita akan lihat,” katanya.

Selain regulasi, pembahasan juga mencakup dukungan anggaran untuk kegiatan buruh. Zayinul menegaskan DPRD siap memberikan dukungan terhadap kegiatan pekerja yang bersifat positif serta turut menjaga situasi di Kabupaten Demak tetap kondusif.

“Kegiatan buruh kita akan support. Teman-teman pekerja juga bagus dalam menjaga situasi, dinamika kondusif. Yang penting rakyat bersuara, harus didengar,” tegasnya.

Zayinul menambahkan, audiensi tersebut merupakan forum untuk membahas tata kelola ketenagakerjaan di Kabupaten Demak.

“Intinya murni diskusi soal bagaimana tata kelola perburuhan di Demak semakin baik, pemerintah semakin perhatian,” jelasnya.

Ia berharap komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan organisasi buruh dapat terus terjalin. Dengan koordinasi yang baik, berbagai persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.

“Kita ingin aspirasi buruh dapat terus disampaikan dan dikawal, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memperhatikan kesejahteraan pekerja,” pungkasnya. (Parno)

About Post Author

Admin01

See author's posts