Demak, Tren24reportase.com — Kebijakan pemberhentian Pelaksana Tugas (Plt.) pengurus di tingkat Asosiasi Kabupaten/Kota (Askab/Askot) oleh Plt. Ketua PSSI Jawa Tengah, Ahmad Riyadh, menuai keberatan dari sejumlah pihak di lingkungan sepak bola daerah.
Salah satu keberatan disampaikan oleh Edi Sayudi selaku Plt Ketua PSSI Kabupaten Demak. Ia menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun mandat organisasi yang jelas.
Menurut Edi, kewenangan seorang Plt pada dasarnya terbatas pada menjalankan roda organisasi serta mempersiapkan dan menyelenggarakan kongres pemilihan. Kewenangan itu, kata dia, tidak mencakup pengambilan keputusan strategis seperti pergantian atau pemberhentian Plt di tingkat Askab/Askot tanpa mandat khusus.
Namun dalam pelaksanaannya, muncul kebijakan pemberhentian Plt pengurus di sejumlah daerah yang dinilai melampaui kewenangan. Sejumlah pengurus Askab/Askot menilai langkah tersebut tidak memiliki landasan eksplisit, baik dalam Surat Keputusan (SK), Statuta PSSI 2025, maupun Peraturan Organisasi PSSI.
“Kalau melihat tugas dan fungsi Plt PSSI Jateng, secara eksplisit di dalam SK hanya untuk menggelar kongres. Tidak mencerminkan bahwa dia berhak melakukan pergantian Plt di bawahnya. Kewenangan tersebut seharusnya berada pada PSSI Pusat atau melalui mekanisme organisasi yang sah,” ujar Edi, Sabtu- (9/5/2026) sore.
Pihaknya meminta Plt Ketua PSSI Jawa Tengah memberikan klarifikasi tertulis terkait dasar hukum atau mandat yang digunakan dalam kebijakan tersebut. Selain itu, mereka juga mendesak agar keputusan pemberhentian ditinjau ulang demi menjaga stabilitas organisasi sepak bola di daerah.
Edi menegaskan, apabila dalam waktu tujuh hari kalender sejak surat diterima tidak ada klarifikasi maupun perbaikan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah organisasi dan administratif lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku di PSSI.
“Kami bersama teman-teman ingin meminta klarifikasi. Pada prinsipnya kalau kami dilepas tidak masalah, tetapi harus sesuai regulasi,” tegasnya. (Parno)
About Post Author
More Stories
Wapres Gibran Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Timur, Serap Keluhan Nelayan Soal BBM dan Pendangkalan Kuala
No Calo Hanya Isapan Jempol Belaka, Pungli Penerbitan SIM Diduga Masih Marak di Lingkungan Satpas Polres Metro Bekasi Kota
Bupati Ela Tekankan Integritas dan Perbaikan Pelayanan Publik di Lampung Timur