Demak, Tren24reportase.com – Siswa SDN Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak- Jawa Tengah terpaksa harus menjalani proses belajar mengajar dalam kondisi memprihatinkan. Selama dua bulan terakhir, mereka belajar di kolong gedung dengan beralaskan tikar akibat ruang kelas yang dikunci oleh kontraktor. Hal ini terjadi imbas dari belum selesainya administrasi antara kontraktor dan pelaksana proyek tol laut Semarang-Demak.
Ketua DPRD Demak Zayinul Fata menyatakan keperihatinannya atas kondisi yang dialami oleh siswa. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan rasa syukur atas informasi yang diterima dari media dan menekankan pentingnya segera menyelesaikan masalah tersebut.
“Siswa institusi pendidikan tidak boleh dikorbankan. Kita harus memastikan tidak ada lagi urusan di luar keberlangsungan pendidikan,” kata Ketua DPRD Demak. Senin- (5-5-2025)
Ia meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati dan kepala OPD terkait, untuk segera turun ke lapangan dan menyelesaikan persoalan ini. Dalam situasi saat ini, di mana Presiden mencanangkan program sekolah rakyat untuk keadilan masyarakat, kondisi siswa yang belajar di bawah kolong gedung dianggap tragis dan tidak dapat diterima.
Dia menekankan bahwa negara menjamin keberlangsungan pendidikan dan meminta agar langkah-langkah segera diambil.
“Kami akan segera panggil dinas terkait. Jika masalah ini berlarut-larut, berarti ada pembiaran,” ungkapnya.
Zayinul Fata menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas situasi yang terjadi, terutama di momen Hardiknas yang seharusnya menjadi momentum positif bagi pendidikan. Diharapkan, langkah cepat dan efektif dapat diambil untuk mengatasi masalah ini sehingga tidak terulang kembali di masa depan.
“Prihatin yang mungkin saya sampaikan dan sekali lagi saya meminta maaf kepada para masyarakat Demak yang didalam momentum Hardiknas ada kado yang sangat tidak enak,” ujarnya.
Masalah penyerahan kunci gedung belum diserahkan pihak yang terkait, lanjut dia, diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian agar tidak berlarut- larut dan masyarakat tidak dirugikan.
“Dalam hal ini, pemerintah perlu meminta klarifikasi kepada pihak pengelola jalan tol dan pemerintah daerah terkait perjanjian dan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya,” terangnya. (Parno)
About Post Author
More Stories
DPRD Demak Dorong Tata Kelola Air dan Antisipasi Bencana di Musim Hujan
Resmikan Royyan Mart Ds. Bugel Jepara, Ketua DPRD Harapkan Mampu Tingkatkan Daya Saing UMKM Lokal
Kades Rejosari Jalani Pemeriksaan Tambahan di Polres Demak, Kuasa Hukum Dorong Restorative Justice