Pasca Keracunan SPPG Pilangwetan, Pemkab Demak Evaluasi Total Distribusi dan Keamanan Pangan

 

Demak, Tren24reportase.com — Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kasus keracunan makanan yang terjadi di SPPG Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Kepala Puskesmas Kebonagung, Arif Setiawan, mengatakan peristiwa itu menjadi bahan evaluasi penting, terutama terkait ketepatan waktu konsumsi makanan dan minuman yang dibagikan kepada penerima manfaat Program Makan Tambahan (PMT).

“Peristiwa itu menjadi kajian evaluasi kita. Salah satunya adalah kecermatan setiap penerima manfaat PMT benar-benar melihat etiket yang ada di dalam wadahnya, layak konsumsi jam berapa dan hari apa,” ujar Arif saat ditemui di RSKW Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, batas waktu konsumsi sangat memengaruhi kualitas makanan dan minuman yang disajikan. Ia menduga kasus keracunan terjadi karena makanan dikonsumsi melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, pemerintah bersama Dinas Kesehatan dan laboratorium juga menyiapkan langkah pengawasan lanjutan terhadap seluruh SPPG, terutama yang dinilai bermasalah. Salah satunya melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ulang.

“Pemeriksaan oleh SPPG baik itu air maupun makanan diharapkan dilakukan secara berkala, dan itu menjadi salah satu penguat produk kita agar tetap berkualitas,” katanya.

Arif juga mengimbau masyarakat penerima manfaat, baik pelajar maupun warga, untuk lebih berhati-hati sebelum mengonsumsi makanan yang diterima. Jika rasa maupun bentuk makanan dianggap tidak sesuai, masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsinya.

“Jika rasa ataupun bentuk sudah tidak sesuai mestinya, sebaiknya dihindari untuk konsumsi. Tidak dimakan,” tegasnya.

Evaluasi turut menyasar proses distribusi makanan. Petugas distribusi diminta memastikan makanan ditempatkan jauh dari potensi cemaran. Arif menyoroti masih adanya makanan yang diletakkan di lantai saat proses distribusi berlangsung.

“Kadang ada juga tomprang dari SPPG ditaruh di lantai, padahal kita tahu lantai itu bersih atau tidak. Sebaiknya ketika distribusi dari dapur menuju petugas distribusi, langsung diterima dan langsung dibagikan,” ujarnya.

Menurut dia, makanan memiliki batas waktu konsumsi sehingga distribusi tidak boleh ditunda karena dikhawatirkan dapat memicu kontaminasi.

Terkait hasil laboratorium atas kasus keracunan tersebut, pihaknya belum bersedia membeberkan detail hasil pemeriksaan. Meski demikian, ia memastikan proses pemantauan dan perbaikan terus dilakukan.

“Intinya akan terus diulang, dimonitor, dilakukan perbaikan-perbaikan, dan alhamdulillah seluruh SPPG sudah menyepakati adanya pembenahan, baik IPAL, sarana, sterilisasi, dan sebagainya,” katanya.

Saat ini terdapat enam SPPG yang telah beroperasi di wilayah Kebonagung dan sekitarnya, yakni dua di Mijen, serta masing-masing di Megonten, Mangunrejo, Pilangwetan, dan Tlogoseh.

Untuk SPPG Pilangwetan sendiri, penyegelan disebut sudah dicabut. Namun operasionalnya masih dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan lanjutan melalui IKL ulang.

“Sampai detik ini penyegelan sudah tidak ada, tetapi pola pengawasan dan perbaikan masih berjalan. Jadi masih ada pemeriksaan berikutnya,” jelasnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa dampak kejadian tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga psikologis. Sejumlah penerima manfaat, terutama anak-anak, disebut masih mengalami trauma dan fobia saat melihat makanan dari SPPG.

Kita masih melakukan trauma healing. Ada beberapa masyarakat yang masih mengalami trauma ketika melihat itu, jadi muntah, pusing, masih ada, katanya.

Meski demikian, seluruh korban keracunan disebut telah sembuh dan sebagian siswa sudah kembali bersekolah. Namun, beberapa di antaranya masih mengalami rasa takut ketika melihat wadah makanan dari program tersebut. (Parno)

About Post Author