Tanjab Barat, Tren24reportase.com – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), terdiri dari satu Ranperda usulan pemerintah daerah dan dua Ranperda inisiatif DPRD.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ketiga DPRD , Jumat (20/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Muh Sjafril Simamora, SH, diidampingi wakil ketua Hasan Basyri Harahap, SH dan bupati Drs. H. Anwar Sadat,M.Ag serta dihadiri anggota dewan dan unsur pemerintah daerah.
Tiga Ranperda yang akan dibahas meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan, serta perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
Sebelum pembentukan Pansus, Rapat paripurna terlebih dahulu mengagendakan penyampaian tanggapan Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda perubahan pajak daerah dan retribusi daerah.
Anwar Sadat mengapresiasi pandangan, pertanyaan, saran dan masukan dari tujuh fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai catatan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan materi Ranperda agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif.
Secara khusus, Bupati menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mulai dari pendataan wajib pajak dan objek pajak yang belum optimal, tingkat kepatuhan yang masih perlu ditingkatkan, hingga perlunya penguatan pengawasan dan penagihan.
Ia juga menilai pengelolaan retribusi membutuhkan koordinasi lebih baik antarperangkat daerah, terutama dalam pendataan, mekanisme pemungutan, pencatatan hingga penyetoran ke kas daerah.
Anwar Sadat menegaskan, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal. Upaya peningkatan PAD, kata dia, tidak semata-mata dilakukan dengan menaikkan tarif, tetapi lebih mengutamakan pembenahan administrasi, perluasan pendataan objek pajak, peningkatan kepatuhan serta pemanfaatan teknologi informasi dan pembayaran elektronik.
Pemerintah daerah berharap penyempurnaan regulasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rapat Paripurna kemudian berlanjut pada penyampaian tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Bupati atas dua Ranperda inisiatif dewan, yakni pengelolaan perikanan di perairan umum daratan dan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberdayaan serta penempatan tenaga kerja lokal.
Fraksi Keadilan Pembangunan melalui Endri Avian, SH menyatakan persetujuan agar kedua Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Sementara Fraksi NasDem melalui Juru bicara Yetno menekankan pentingnya pengelolaan potensi perikanan secara terencana dan berkelanjutan. Regulasi yang disusun harus mampu melindungi nelayan kecil dan pembudidaya ikan, menjaga kelestarian ekosistem perairan, sekaligus memberikan kemudahan administrasi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya perikanan.
NasDem juga menyoroti perlunya penguatan aturan tenaga kerja lokal, mulai dari kewajiban perusahaan menyampaikan data tenaga kerja, pengaturan perekrutan hingga peningkatan pelatihan dan kompetensi masyarakat setempat.
Fraksi Gerindra melalui Hj. Erliani turut menegaskan bahwa pengelolaan perikanan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus disertai perlindungan nyata bagi nelayan dan pembudidaya ikan serta menjaga keberlanjutan sumber daya perairan.
Terkait tenaga kerja lokal, Gerindra meminta agar kegiatan investasi dan usaha di Tanjung Jabung Barat memberikan kesempatan dan prioritas kepada putra-putri daerah untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Masyarakat lokal, menurutnya, jangan sampai hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Pandangan senada disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Iqbal. Fraksi ini menilai regulasi pengelolaan perikanan perlu memberikan perlindungan kepada nelayan kecil dan masyarakat yang tinggal di sekitar perairan, disertai pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab.
Untuk Ranperda tenaga kerja lokal, PDI Perjuangan mendorong adanya kepastian hak pekerja daerah, pengawasan yang jelas serta penerapan sanksi terhadap pihak yang tidak menjalankan ketentuan.
Fraksi PKB melalui Jayus, SE, menyatakan dukungan terhadap kedua Ranperda untuk dilanjutkan pembahasannya. PKB berharap DPRD, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menyempurnakan substansi regulasi dengan mempertimbangkan berbagai masukan agar aturan yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dari Fraksi Golkar, Ishak menyambut baik dukungan pemerintah daerah terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD. Ia mengingatkan agar dukungan tersebut tidak berhenti pada tahapan pembahasan, tetapi berlanjut menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaan dan pengawasan setelah peraturan ditetapkan.
Golkar juga mendorong pembahasan dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sedangkan Fraksi PAN melalui Dedy Irawan, SH, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap dua Ranperda inisiatif DPRD, yakni pengelolaan perikanan di perairan umum daratan serta perubahan Perda tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal.
Setelah seluruh agenda penyampaian tanggapan fraksi, rapat memasuki pembahasan pembentukan alat kelengkapan DPRD berupa Panitia Khusus. Plt. Sekretaris DPRD Tanjabbar, Mainiarni Indriana, SE, membacakan rancangan keputusan pembentukan Pansus I dan Pansus II.
Dalam keputusan tersebut, Pansus I mendapat tugas membahas dua Ranperda, yakni perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
Sementara Pansus II ditugaskan membahas Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan.
Kedua Pansus diberi mandat untuk mendalami materi Ranperda, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi guna memperoleh bahan pembanding, serta menyusun hasil pembahasan untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
Setelah rancangan keputusan dibacakan, pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan. Pembentukan dua Pansus tersebut disetujui dalam rapat paripurna dan disahkan melalui ketukan palu pimpinan sidang.
Rapat kemudian diskors selama 15 menit untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing Pansus memilih ketua, wakil ketua dan sekretaris. Setelah skors dicabut, hasil pemilihan susunan pimpinan Pansus disampaikan melalui juru bicara masing-masing.
Dengan terbentuknya dua Pansus, pembahasan tiga Ranperda tersebut selanjutnya memasuki tahapan yang lebih mendalam. DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat, melindungi nelayan dan tenaga kerja lokal, serta mendorong optimalisasi pendapatan daerah. (HMS)
More Stories
DPRD dan Pemkab Tanjab Barat Bahas Tiga Ranperda, Perikanan hingga Pajak Daerah
Ketua DPRD Jepara Gelar Reses Masa Sidang III, Doakan Syabilla dan Dukung Pembangunan Monumen Penghormatan
Raperda Industri 2026-2046 Ditargetkan Serap Tenaga Kerja dan Buka Peluang UMKM