Demak, Tren24Reportase.com – Kepala Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mendesak agar kandang ayam yang berada di tengah area persawahan wilayah setempat segera ditutup dan dipindahkan. Desakan tersebut menyusul keluhan warga terkait serbuan lalat, bau tidak sedap, hingga dugaan pembuangan limbah peternakan ke saluran irigasi.
Kepala Desa Banyumeneng, Muhamad Ajib Wahyudi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ayam tersebut telah berulang kali menjadi persoalan di tengah masyarakat. Keluhan mengenai banyaknya lalat bahkan disebut kerap muncul, terutama setiap selesai musim panen.
Menurut Ajib, dampak keberadaan peternakan tersebut tidak hanya dirasakan warga yang tinggal di sekitar lokasi, tetapi juga mengganggu aktivitas pelayanan di kantor desa.
“Di kantor desa saja lalatnya banyak sekali. Padahal pintu sudah saya tutup, tetapi lalat tetap masuk. Warga sekitar juga merasa jengkel,” ungkap Ajib saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (9/11/2026).
Ia menyebutkan, kandang ayam tersebut diduga belum mengantongi izin. Selain itu, warga sekitar juga disebut tidak pernah menerima kompensasi maupun manfaat secara langsung dari keberadaan usaha peternakan tersebut.
Ajib menjelaskan, pemerintah desa sebenarnya telah berulang kali berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui berbagai jalur. Mulai dari melakukan mediasi dengan pemilik kandang hingga menyampaikan laporan kepada sejumlah instansi pemerintah.
Beberapa instansi yang telah menerima laporan di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris Daerah (Sekda), Bupati Demak, hingga Gubernur Jawa Tengah. Bahkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Demak disebut telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan.
“Sudah berulang kali saya laporkan, mulai dari DLH, Sekda, bupati sampai gubernur. Satpol PP Demak juga sudah datang dan menyaksikan langsung. Katanya akan ditindaklanjuti dan dieksekusi, tetapi sampai sekarang kandang tersebut masih beroperasi,” ujarnya.
Ia mengaku berbagai upaya mediasi dengan pemilik kandang juga telah dilakukan berulang kali. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan pemerintah desa dan masyarakat.
Terkait alasan ketahanan pangan yang sempat disampaikan dalam proses mediasi, Ajib mengaku memahami bahwa peternakan dapat menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan. Meski demikian, menurutnya, pelaksanaan usaha tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan perizinan serta dampak terhadap lingkungan sekitar.
“Kalau memang untuk mendukung ketahanan pangan, saya mengakui itu program pemerintah. Tetapi caranya juga tidak seperti itu. Apalagi lokasinya berada di lahan persawahan yang menurut saya juga perlu diperhatikan aturan pemanfaatannya,” tegasnya.
Selain persoalan lalat dan bau tidak sedap, Ajib juga menyoroti dugaan pembuangan limbah peternakan ke sungai maupun saluran irigasi persawahan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas para petani serta mencemari lingkungan.
Ia menambahkan, kelompok tani yang beraktivitas di sekitar area persawahan juga telah menyampaikan keberatan atas keberadaan kandang ayam tersebut. Mereka berharap aktivitas peternakan itu dihentikan karena dinilai mengganggu kegiatan pertanian.
“Kelompok tani juga meminta agar kandang itu ditutup. Limbahnya juga dikeluhkan karena dibuang ke sungai dan irigasi. Ini tentu mengganggu para petani,” katanya.
Lebih lanjut, Ajib menegaskan bahwa tuntutan penutupan kandang ayam tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, warga tidak lagi mengharapkan kompensasi, melainkan meminta agar kandang ayam tersebut ditutup dan dipindahkan dari lingkungan persawahan.
“Harapan saya sesuai aspirasi masyarakat. Kalau memang sudah diminta tutup, ya tutup, tanpa embel-embel yang lain. Warga tidak pernah menerima manfaat dari keberadaan kandang tersebut. Intinya harus tutup dan pindah karena sudah mengganggu lingkungan, baik dari aroma, serbuan lalat, maupun ketidaknyamanan warga sekitar,” tegasnya.
Ajib berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih, berbagai laporan dan upaya mediasi yang telah dilakukan pemerintah desa selama ini dinilai belum membuahkan hasil.
Ia menegaskan, Pemerintah Desa Banyumeneng mendukung penuh aspirasi masyarakat yang menginginkan penutupan kandang ayam tersebut demi menjaga kenyamanan warga, kelestarian lingkungan, serta kelancaran aktivitas pertanian di wilayah setempat. (Parno)
About Post Author
More Stories
14 Duta Besar Hadir di Jepara, Ketua DPRD Agus Sutisna Dorong Kerja Sama Global Berdampak Nyata
Ketua DPRD Jepara Hadiri dan Buka Octofest 2026, Perkuat Langkah Menuju Pusat Mebel dan Ukir Dunia
240 Rumah di Purwodadi Mekar Nikmati Air Bersih, Bupati Ela Siti Nuryamah Apresiasi Kolaborasi PLN Peduli dan LKS Kreasi