Demak, Tren24Reportase.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akhirnya mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dan DPRD Kabupaten Demak.
Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting setelah Raperda diserahkan kepada DPRD dan melalui proses pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD Kabupaten Demak.
“Raperda telah diserahkan pada DPRD dan dilakukan pembahasan di tingkat komisi-komisi di DPRD, maka telah sampai pada tahap persetujuan bersama,” ujar Bupati Demak Eisti’anah saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna ke-32 Masa Sidang Ketiga Tahun 2026, Rabu (9/9/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak tersebut mengagendakan persetujuan bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Demak Zayinul Fata dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh anggota DPRD Demak, serta para tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Eisti’anah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Demak atas berbagai masukan, saran, serta kerja sama yang diberikan selama proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami sampaikan apresiasi atas masukan, saran, dan kerja samanya kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya.
Meski telah mendapat persetujuan bersama, Eisti’anah menjelaskan bahwa Raperda Perubahan APBD tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan adanya keserasian antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.
Selain itu, evaluasi dilakukan untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Semoga evaluasi nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harap Eisti’anah.
Dengan selesainya proses evaluasi nantinya, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Eisti’anah juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk segera mempersiapkan berbagai kebutuhan guna mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran agar segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan agar berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Demak yang semakin bermartabat, maju, dan sejahtera.
Eisti’anah juga kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia menekankan agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, program pembangunan diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Eisti’anah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendorong pembangunan Kabupaten Demak agar terus bergerak menuju daerah yang semakin bermartabat, maju, sejahtera, dan agamis. (Parno)
About Post Author
More Stories
Octofest 2026 Resmi Dibuka, Jepara Perkuat Langkah Menuju Pusat Mebel dan Ukir Dunia
Raih Emas di Porprov XVII Jateng, Ketua DPRD Jepara Apresiasi Perjuangan Atlet FOPI
DPRD Bersama Pemkab Lamtim Sepakati APBD 2027, Pembangunan dan Pelayanan Publik Jadi Prioritas.