Demak, Tren24reportase.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, Maskuri, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, Sabtu (7/3/2026).
Maskuri yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak menyebut program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Menurutnya, banyak sektor usaha yang ikut bergerak karena terlibat dalam rantai pasok program tersebut, mulai dari petani, peternak hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Telur laris manis, peternak ayam laris manis, sayur-mayur juga demikian. Bahkan pembuat roti kini banyak yang menyuplai kebutuhan MBG. Uang akhirnya berputar di desa dan lingkungan sekitar program,” ujar Maskuri.
Ia menjelaskan, program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa karena menyasar puluhan juta anak didik di seluruh Indonesia.
“Negara melalui Presiden Prabowo Subianto telah memberi makan kepada sekitar 60 juta anak didik. Ini investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, memiliki penalaran tinggi, dan mampu bersaing dengan negara lain,” katanya.
Maskuri juga memperkirakan program MBG secara nasional telah menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja. Sementara di Kabupaten Demak sendiri, terdapat sekitar 140 unit SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang masing-masing mempekerjakan puluhan orang dari lingkungan sekitar.
“Kalau satu SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang, bisa dibayangkan berapa tenaga kerja yang terserap. Semua berasal dari lingkungan sekitar, mulai dari karyawan, relawan dapur hingga petugas distribusi,” jelasnya.
Terkait isu mengenai perbedaan nilai pagu anggaran yang diterima penerima manfaat MBG, Maskuri menjelaskan bahwa dalam satu porsi anggaran sebesar Rp.15.00., terdapat pembagian untuk operasional dan penyediaan makanan.
Ia merinci sekitar Rp. 3.000., dialokasikan untuk biaya operasional, Rp. 2.000., untuk insentif serta fasilitas, sementara sisanya digunakan untuk penyediaan makanan bagi siswa.
“Jika dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebenarnya skema itu sudah cukup baik. Namun memang karakter manusia berbeda-beda, sehingga pengawasan dan regulasi akan terus diperbaiki,” ujarnya.
Maskuri menambahkan, pemerintah pusat juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, mulai dari kelayakan fasilitas, pengelolaan dapur hingga sistem distribusi makanan.
Menurutnya, transparansi harga bahan pangan juga mulai diterapkan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
“Kini harga-harga bahan seperti telur, ayam, dan buah sudah tercantum sehingga masyarakat bisa menilai langsung,” pungkasnya. (Parno)
About Post Author
More Stories
Dugaan Setoran “Atensi” Penjual Es Moni ke Oknum Polisi Terungkap di Karanganyar
Pemkab Lamtim dan Bulog Salurkan Bantuan Pangan Februari–Maret 2026
BPD Wonoagung Desak Bupati Demak Berhentikan Tetap Kades Terpidana Kasus ITE