Diduga Banprov Desa Pojok Jadi Ajang Bancakan Oknum Kades, Nilainya Fantastis Hampir Mencapai 1 Milyar

Grobogan, Reportase Nasional – Pemerintah Desa Pojok kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan menuai sejumlah sorotan baik di masyarakat maupun penggiat anti korupsi seperti LSM dan Wartawan kabupaten Grobogan.
Pasalnya dalam pengerjaan proyek tersebut terjadi banyak masalah seperti mark up anggaran maupun belum lama pengerjaan proyek tersebut sudah terjadi kerusakan dimana-mana, seolah-olah uang rakyat hanya dibuat mainan saja yakni dihambur-hamburkan begitu saja. Di duga kuat proyek tersebut sengaja dibuat sebagai bancaan oknum tak bertanggung jawab.

Seperti halnya yang terjadi pada pembangunan Makadam dusun Karangpung RT 03 Rw 08 desa Pojok terlihat beberapa badan jalan sudah mulai terjadi kerusakan seperti kondisi jalan yang miring, batu pasang terlihat mocar-macir tidak beraturan serta ketinggian bangunan tersebut di duga tidak sesuai RAB dan gambar serta material pasir dalam pengerjaan bangunan tersebut terlihat sedikit ditambah jalan tersebut sebelum pengerjaan di duga tidak ada pemadatan terlebih dulu.

Selanjutnya,dalam pengerjaan talut yang berlokasi di dusun Kasian RW 07 berlokasi dekat sawah.Terjadi banyak permasalahan seperti belum lama pengerjaan bangunan talut tersebut sudah retak dan pecah.Ketinggian bangunan tersebut diduga tidak sesuai RAB dan Gambar. Berman dalam pengerjaan proyek tersebut sangat tipis serta batu pasang yang digunakan diduga tidak sesuai Rab dan Gambar, serta kondisi talut tersebut banyak yang berlubang.

Berdasarkan keterangan warga Pojok yang tidak mau ditulis dalam media Tren24Reportase.com sangat mencengangkan bahwa proyek tersebut yang mengerjakan kepala desa Pojok sendiri yakni Nur Kayati, sedangkan peran TPK Desa Pojok hanya dijadikan symbol, mereka tidak tahu apa-apa.
“Semua proyek yang ada di desa Pojok semua yang mengerjakan Bu Kades Nur Kayati semua bahkan orang tua (ayah dari Bu Kades) ikut terjun di lapangan. Makanya proyek di desa Pojok belum ada beberapa bulan sudah rusak karena material yang dipakai kemungkinan tidak sesuai RAB dan Gambar semua. Material jelek semua, bahkan pekerja orang yang mendukung atau suruhan dia saja”, ungkapnya.

Pihaknya juga menambahkan sambil menunjuk ke arah longsoran talut disebelah barat SD 5 Pojok sudah mengalami kerusakan dan longsor. Semua material jatuh ke tanah, nampak bangunan cor jalan terlihat menggantung dan membahayakan pengendara yang melintas terutama anak sekolah SD.
“Anda lihat bangunan talut di sebelah barat SD 5 Pojok itu juga baru,sudah rusak parah kan, padahal disitu ada anak SD. Apa tidak berbahaya, jalan cor saja sudah menggantung, misalnya ambles apa tidak menelan korban. Coba anda bayangkan, misal terjadi hujan lebat langsung longsor itu sangat berbahaya sekali”, tambahnya.

Sedangkan perangkat desa yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi masalah tersebut pihaknya sangat bingung soalnya pihaknya tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam kegiatan pembangunan proyek tersebut,Pihaknya juga menjelaskan bahwa ada kegiatan monev langsung dari DISPERMASDES. Pihaknya menyuruh awak media agar menghubungi kepala desa Pojok langsung.

“Mohon maaf, saya tidak tahu apa-apa, soalnya saya tidak pernah dilibatkan secara langsung, lebih baik tanyakan sama BU Lurah Nurkayati langsung,  kebetulan hari ini ada monitoring langsung dari DISPERMASDES. Itu yang menghandel Bu Lurah langsung”, kata dia.

Selanjutnya, wartawan Reportase Nasional Group mencoba mengkonfirmasi masalah tersebut. Pihaknya malah justru marah-marah, tidak mau diganggu soalnya baru rapat pembahasan tapal batas desa. Pihaknya membantah bahwa proyek tersebut sudah di awasi dan monitoring baik dari pihak kecamatan maupun DISPERMASDES.
“Proyek itu sudah ada yang mengawasi langsung mas. Ada yang pihak dari kecamatan dan DISPERMASDES dan semuanya juga sudah turun,” kata dia .

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tabloid Reportase Nasional untuk masalah pembuatan prasasti proyek di duga banyak yang di mark up dan dipesan oleh kepala desa Pojok Nurkayati langsung. Dimulai dari harga Rp. 250.000., sedangkan untuk laporan pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) untuk laporan pusat di duga lebih dari itu.
“Dulu saya pernah menangani proyek tersebut sekarang Bu Lurah semua. Prasasti yang pesan Bu Lurah, sekali pesan prasasti proyek itu nilainya Rp.250 ribu. Tapi biasanya untuk SPJ kan pastinya mahal. Soalnya untuk laporan pusat buat menyakinkan mereka bahwa mesannya juga jauh alasanya”, tuturnya.

Fakta di lapangan sangat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan kepala desa Pojok Nur Kayati bahwa pengerjakan dalam proyek tersebut di duga pihak TPK Desa Pojok secara dengan sengaja mengurangi volume pekerjaan dan terjadi mark up secara besar-besaran.
Maka dari itu warga berharap Aparat Penegak Hukum di minta mengawasi dan mengaudit secara langsung tentang proyek tersebut.Sehingga dengan adanya turun ke lapangan secara langsung maka terdapat temuan-temuan kejanggalan dalam proyek tersebut dan dapat disampaikan ke public.    (Rizki)

About Post Author

Admin01

See author's posts