19 Agustus 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Penerimaan Siswa Baru Diduga Menjadi Ajang Bancakan Oknum Guru Di SMPN 2 Mandiraja

Spread the love

Banjarnegara, Tren24reportase.com – Seperti tahun-tahun sebelumnya, musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran (TA) 2022 masih tetap dijadikan ajang bisnis bagi pihak oknum sekolah.

Dalam pelaksanaan PPDB selalu dijadikan ajang bisnis bagi para oknum sekolah masing-masing. Para oknum sekolah ini berdalih menarik uang gedung, pembelian seragam sekolah hingga ATK lainnya yang pada ujung-ujungnya ternyata menguntungkan pihak oknum sekolah.

Seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Mandiraja Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah yang diduga telah menjadikan PPDB menjadi ajang untuk meraup keuntungan yang sangat besar, pasalnya bagi siswa baru di diduga diwajibkan untuk membeli/menebus seragam yang masih berbentuk Bahan Kain dengan harga yang fantastis senilai kurang lebih Rp. 1.000.000an. Dan anehnya kenapa masih berbentuk “Bahan Kain” Kenapa tidak berbentuk Baju dan Celana yang menjadi identitas atau ciri khas sekolah.

Padahal pendidikan itu hak seluruh masyarakat dan tanggung jawab pemerintah, lantas kenapa Seragam sekolah yang termasuk Hak anak dalam Menuntut ilmu dijadikan ajang bisnis.?sedangkan anggaran untuk sekolah Menengah sudah jelas ada dana Bos.

Sejumlah wali murid baru SMPN 2 Mandiraja mengatakan kepada awak media Tren24Reportase.com (Reportase Nasional Group) merasa keberatan dengan kebijakan ini lantaran nominalnya yang dinilai terlalu tinggi dan apalagi masih berbentuk bahan mentah, sebab kami orang tua wali murid masih akan mengeluarkan sejumlah uang untuk menjahit kembali menjadi sebuah seragam, ungkap beberapa orang tua siswa wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya demi menjaga kenyaman anaknya untuk mengenyam pendidikan di sini.

Sementara itu, Kepala SMP 2 Mandiraja mengatakan (14/7/22), uang seragam ini bersifat tidak wajib. Menurut Supono, polemik yang muncul tentang dugaan pungutan ini hanya kesalahan persepsi wali murid. Karena pada prinsipnya, sekolah tidak memaksakan kepada wali murid baru untuk titip pesan.

Dana Bos reguler adalah dana yang bersumber dari dana Alokasi Khusus ( DAK ) yang di alokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, pengelolaan dana Bos ini diatur oleh pemerintah sebagaimana Permendikbud no.06 tahun 2021 tentang juknis pengelolaan Bos Reguler.

Penggunaan dana Bos ini tidak saja di awasi oleh tim BOS, instansi terkait (Struktural / internal ) namun juga melibatkan peran serta masyarakat , orang tua peserta didik dan komite sekolah, namun sangat di sayangkan dalam praktek nya masyarakat, komite sekolah jarang sekali dilibatkan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan nya sehingga penggunaan dana BOS tidak lagi mengacu pada juklak juknis sehingga sangat rentan di selewengkan oleh oknum sekolah, bahkan komite sekolah hanya sebagai pelengkap dan formalitasnya saja karena ada kesengajaan dari oknum untuk memperoleh keuntungan pribadinya.

Ditempat terpisah (14/7/22), Sucipto sebagai kontrol sosial ketika di temui wartawan Tren24reportase.com (Reportase Nasional Group) mengatakan “lemahnya pengawasan dan tidak adanya efek jera bagi pelaku penyeleweng dana BOS membuka peluang dan kesempatan bagi oknum sekolah untuk mengulangi perbuatannya sehingga menjadi kebiasaan buruk yang selalu di ulangi, Mau sampai kapan Seperti ini, indonesia mau jadi apa kalau Guru saja mencontohkan seperti ini, pada dasarnya Guru itu Di Gugu dan di Tiru, tidak menutup kemungkinan kalau generasi kedepan nya akan terus seperti ini kalau yang di contoh saja seperti ini”, ungkapnya. (Ratih)

About Post Author