7 Juli 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Bupati atau Jajarannya Yang Tak Ingin Daerahnya Maju..???

Spread the love

Kab.Tanah Laut, Tren24reportase.com-Perkembangan proyek pelaihari city seakan mendapatkan angin segar dengan adanya satu kemauan dan satu pandangan antara Pemkab tala dengan manajemen Pelaihari city terkait akan berlanjutnya pembangunan Pelaihari city mall dan proyek Pelaihari city kedepan.

Alhamdulillah pada tanggal 20 Januari 2022, +/- Enam bulan yang lalu ada kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak, baik bagi pihak Pelaihari city selaku Investor yang telah ikut berpartisipasi untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, maupun bagi pihak tenant – tenant yang sudah membayar dp untuk ikut mengisi mall tersebut, serta bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, yang akan ikut menikmati dengan keberadaan mall tersebut, karena mall adalah pasar modern yang dapat dikatagorikan fasilitas publik dan sarana bagi masyarakat untuk bisa berbelanja dengan nyaman dan tenang serta bisa mengurangi tingkat kesetresan masyarakat karena disana pastinya ada tempat hiburan seperti bioskop dan tempat mainan anak.
Ujar Nur Wakib (NW)

Di tanyakan terkait adakah sudah progrres yang signifikan terkait rencana kelanjutan dari pembangunan mall tersebut, karena sampai saat ini dilapangan masih belum terlihat pergerakan, sangat berbeda dengan sebelum adanya penyegelan, dimana para pekerja bekerja siang dan malam.

NW Mengatakan sampai saat ini belum ada eksekusi yg kongkrit terhadap apa yang sudah disepakati bersama, bahkan seolah olah realisasi penyelesaian pembangunan Pelaihari city mall hanya ada di dalam pikiran atau khayalan belaka ini disebabkan karena pemerintahan ditala yang belum sepenuhnya melakukan reformasi birokrasi, sehingga birokrasi di buat seakan sangat sulit, contoh kecil saja bahwa beberapa waktu yang lalu dijakarta telah disepakati bersama antar pihak Pemkab tala dengan manajemen Pelaihari city yang difasilitasi oleh PPA sebagai investor disepakati bahwa pihak Pemkab tala akan membuat time line yaitu sebuah rencana kerja bersama antar pemkab tala dengan manajemen Pelaihari city dari masalah administrasi sampai pada actually finishing projects, itu hasil notulen rapat bersama dijakarta..
namun sampai saat ini kami belum mendapatkan timeline tersebut dari pihak jajaran pemkab tanah laut sebagai tindak lanjut pertemuan kami dengan pihak Pemkab dan investor pada tanggal 20 Mei 2022,

namun sekali lagi hingga saat ini timeline tersebut juga belum selesai selesai atau belum ada kami terima baik dari kabag hukum, maupun dari kabag ekonomi pemkab tala, yang ada pada tanggal 9 Juni 2022, kami hanya dikirimi list pekerjaan oleh kabag hukum, bukan rencana target waktu pekerjaan (timeline) padahal dengan adanya timeline tersebut maka rencana kerja bisa terukur, ujar NW.

Jelas dong ujar NW, dengan di lambat – lambatkan penyelesaian sebuah pekerjaan berapa kerugian perusahaan membayar pekerjanya, dan berapa kerugian Negara membayar PNS nya tanpa mendapatkan hasil kerja,kata orang bijak “jangan menunda nunda pekerjaan yang dapat kamu selesaikan hari ini, karena esok sudah menunggu pekerjaan yang lain”…

Ditanya berpengaruhkah dengan molornya waktu penyelesaian, dan sangat pentingnyakah terkait timeline tersebut.

Bahwa selaras dengan semangat presiden terkait progres pembangunan presiden sangat serius..
Dalam hal inilah bapak Jokowi selaku Presiden RI sampai menekankan di lima VISI beliau;
agar melakukan reformasi birokrasi dengan memangkas hal hal administrasi yang tidak tidak penting agar pembangunan cepat terlaksana sehinga negara tidak di rugikan, dengan birokrasi yang berbelit – belit yang hanya akan merugikan Negara dan masyarakat.

dan pernyataan presiden ini seharusnya linier dengan pelaksanaan di bawah nya,

kembali terkait dengan timeline penyelesaian proyek Pelaihari city mall ini sangat penting karena kita akan bisa melihat kapan ending nya sebuah proyek akan selesai, dengan tidak adanya timeline, maka kita masyarakat hanya menduga – duga…???
apakah dari kepala Daerah yang memang tidak ingin adanya pa pasar modern/mall di Kabupaten Tanah Laut, ataukah di jajaran beliau yang memang sengaja melambat – lambatkan pekerjaan tersebut, tutup NW.

H.Dony putra tokoh Tanah Laut yang juga ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LP2B, menyampaikan kekecewaannya akan mundurnya pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.
Menurutnya Lima Visi Presiden RI yang di usung oleh partai politik PDIP, hampir tidak ada satupun yang dijalankan oleh kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang malah tokoh partai politik PDIP.

Dimana dengan tidak selarasnya apa yang menjadi target kerja Presiden RI dengan kinerja Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, maka menjadi tanda tanya besar bagi kami masyarakat, karena hal tersebut hanya akan merugikan Negara dan masyarakat.

Salah satu contoh: Visi RI 1, yang pertama adalah ; Mempercepat dan melanjutkan pembangunan Inspratruktur. “Bagaimana dengan kenyataan yang ada..?? Inspratruktur akses jalan ke RSUD H.Boejasin, apakah sudah di tingkatkan ke pengaspalan, yang ada malah membebaskan lahan lagi buat jalan, sementara jalan yang ada tidak di aspal atau ditingkatkan.

Visi RI 1, yang kedua adalah: Pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Faktanya; Mall disegel bagaimana masyarakat Tanah Laut bisa maju dan berkembang, sementara gaya hidup yang lebih modern tidak diwujudkan di Kabupaten Tanah Laut.

Visi RI 1, yang ketiga adalah:Undang investasi seluas – luasnya untuk buka lapangan pekerjaan.
Faktanya; investor yang sedang berinvestasi untuk membangun mall malah di persulit, bagaimana lapangan kerja bisa terbuka, dan bagaimana investor lainnya berani masuk ke Kabupaten Tanah Laut.

Visi RI 1, yang ke 4. Reformasi birokrasi. Faktanya hingga saat ini, dari terjadinya kesepakatan Perjanjian Pra Perdamaian tanggal 20 Januari 2022, seperti yang kami baca di media, sampai hingga saat ini mana ada wujudnya, karena birokrasi dari instansi terkait masih dengan budaya lama, jika bisa dibikin sulit kenapa mesti dibikin mudah.

Visi RI 1, yang kelima. APBN yang focus dan tepat sasaran.
Faktanya; adakah pembangunan dengan menggunakan dana APBD atau APBN yang tepat sasaran atau bisa menambah PAD, contoh dengan Pemerintah membangun jalan TOL maka Negara mendapatkan keuntungan dari pendapatan jalan TOL tersebut.


Dimana harusnya dengan ikut mendukung pembangunan mall, maka Negara dan daerah akan mendapatkan, manfaatnya karena bisa menambah PAD, begitu juga dengan membangun Inspratruktur akses ke RSUD H.Boejasin, maka Negara dan pemerintah akan sangat mendapatkan paedahnya atau manfaatnya, ujar H.Dony.(Sugian)