27 Mei 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Terusik Pemberitaan Bansos Dana Desa, Kades Jayaraharja Ancam & Tantang Wartawan Untuk Berkelahi

Spread the love

Kab. Bogor, Tren24reportase.com – Perlakuan yang tidak terpuji disampaikan oleh seseorang yang notabennya adalah seorang penjabat publik yang tidak pantas untuk dicontah orang lain. Apa yang diberitakan oleh awak media online Tren24reportase.com adalah sesuai dengan kode etik jurnalistik. Mendengar pemberitaan adanya pemberitaan tentang penyaluran Bansos (Migor) serta penggunaan dana desa yang diduga tidak transparan dan penyaluran bantuan subsidi minyak goreng (migor) diduga telah di mark up harganya. Hasil Investigasi dan penelusuran dilapangan, pihak desa sudah diberikan hak jawab agar pemberitaan berimbang. Kepala desa tidak berada di tempat dan yang ada di balai desa hanya stafnya saja.

Gambar : Tantangan Duel Oleh Oknum Kades

Staf desa mengakui, minyak goreng yang disalurkan ke KPM benar 7 liter dengan harga Rp. 200 ribuan, staf desa juga mengakui dirinya tidak mengetahui anggaran jaling yang berada di kampung Setu. Apa yang disampaikan oleh staf (kesra) sesuai dengan yang diucapkan oleh warga.

Kecamatan sebagai pembina, awak media Tren24reportase.com sudah mengkomfirmasi kejanggalan yang ditemukan dilapangan. Sesuai dengan undang-undang Pers NO 40 tahun 1999, tentang kebabasan Pers. Perilaku sikap yang tidak elegan yang disampaikan oleh kepala Desa Jayaraharja sebagai penjabat publik.
Tantangan tersebut di lontarkan melalui pesan singkatnya (Whatsapp) melalui salah satu rekan media di kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. “Kalau punya keberanian berantem dengan saya, Mau dimana saya tunggu” kata Kepala desa melalui pesan aplikasi whatsapp.

Menanggapi tantangan oknum kepala Desa Jayaraharja yang tidak elegan, Bintang selaku Ketua DPP Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) angkat bicara dan sangat menyangkan sikap dan tingkah yang dilakukan oleh kepala desa Jayaraharja. Kepala Desa harus memberikan contoh yang baik, dan ada prosudurnya.. Apa yang dilakukan oleh wartawan dilapangan sudah melalui prosedur. Hal ini tidak seharus dilakukan oleh Penjabat publik, ungkapnya. Sedang kita pelajari apakah disini ada unsur pidana atau tidak. Kita sedang bahas dengan tim” pungkasnya. (TIM)