27 Mei 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

DPRD Demak Serahkan Rekomendasi Strategis Atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021

Spread the love

Demak, Tren24reportase.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar rapat paripurna ke-9 masa sidang 1 tahun 2022 di gedung paripurna DPRD, Senin (25-4-2022)

Rapat tersebut membahas penetapan dan penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak tahun anggaran 2021.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Marwan menyampaikan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Demak tahun 2021 yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ dan data BPS Demak tahun 2022 bahwa ekonomi kabupaten Demak tahun 2021 dilaporkan tumbuh positif 2,62%, meningkat dibanding tahun 2020 yang tumbuh minus 0,23%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun sebesar 2,03% dibanding ditahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2021 sebesar 5,28% dari 7,31% di tahun 2020, sementara angka kemiskinan meningkat 0,38% dari tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin menjadi 12,92% dari jumlah penduduk ditahun 2021 dari 12,54% tahun 2020.

Capaian makro ekonomi dan hasil pembangunan sosial tahun 2021 yang belum semuanya cukup membanggakan, DPRD Kabupaten Demak dapat memahami tahun 2021 masih lanjut dari situasi darurat kesehatan tahun 2020 dimana pembatasan aktifitas masyarakat pada sepanjang tahun untuk mencegah semakin meluasnya pandemi Covid-19. Untuk itu DPRD merekomendasikan percepatan pemulihan ekonomi tahun 2022 dan 2023, percepatan pengurangan penduduk miskin dan percepatan peningkatan IPM sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia.

Capaian kinerja misi daerah tersaji dalam dokumen bahwa LKPJ Bupati Demak Tahun 2021 penyusunan berdasarkan atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Demak. Hasil olah data dokumen LKPJ 2021, dari 24 indikator tujuan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ terdapat 6 indikator mencapai target, sisanya tidak tercapai 7 indikator dan tidak dilaporkan capaiannya sebanyak 11 indikator. DPRD Kabupaten Demak merekomendasikan agar program kegiatan sub kegiatan pada perubahan RKPD tahun 2022 serta pendanaan APBD perubahan tahun anggaran 2022 juga RKPD dan APBD tahun anggaran 2023 diprioritaskan untuk percepatan indikator kinerja pada tujuan dan sasaran serta urusan yang sampai dengan tahun 2021 yang tidak mencapai target.

Sedangkan capaian kinerja keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2021 tidak mencapai target terealisasi sebesar 102,6% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD perubahan tahun 2021. Sementara realisasi belanja daerah ter-realisasi 92,7% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah ditahun 2021.

APBD tahun anggaran 2021 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit Rp. 213,029 Milyar pada realisasinya justru surplus sebesar 29,229 Milyar lebih. Selain itu, alternatif pendanaan keuangan daerah dengan tujuan Dana Intensif Daerah (DID) memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu dibagi 3 kelompok bidang yaitu tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Dari 3 kelompok tersebut tahun 2022 terdiri dari 21 jenis indikator kinerja. Untuk tahun 2022 alokasi DID Rp.50,23 Milyar, nampaknya berdasarkan data dari kemenkeu kabupaten Demak tahun 2022 DID Demak yang turun dusebabkan oleh karena nilai dari beberapa indikator tidak memenuhi syaratAdapun dari hasil pembahasan rapat Komisi A, B, C dan D terhadap LKPJ tahun anggaran 2021. DPRD Kabupaten Demak Merekomendasikan Dinpermasdes P2KB kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades sebesar 9,8 Milyar, dari anggaran APBD tahun 2022 sebesar 1,4 Milyar, terdapat kekurangan anggaran sebesar 8,4 Milyar, kekurangan anggaran tersebut agar diupayakan bisa terpenuhi. Camat se- Kabupaten Demak, Kecamatan dan Desa selalu berkoordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan tugas dan permasalahan yang terjadi di tingkat Desa. Dinperkim, anggaran Dana yang dialokasikan untuk penanganan kumuh sangat terbatas sedangkan target yang ditentukan pemerintah Daerah sangat tinggi sehingga untuk kegiatan dilakukan trobosan penambahan anggaran dari pemerintah pusat. Dinputaru, untuk berkoordinasi dengan BBWS menormalisasi sungai- sungai di daerah.

Dinas Perhubungan lanjut Marwan, untuk fasilitasi perlengkapan jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan serta merealisasikan pembangunan terminal Tipe A. Dinas Linkungan Hidup, melakukan kegiatan sosialisasi masyarakat selalu peduli dalam memilah sampah. Dinpertan, untuk lebih mengoptimalkan peran BPP dan menyempurnakan kelembagaan Gapoktan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. Dindagkop UKM, terkait bantuan terhadap UMKM agar lebih selektif dan tepat sasaran, mengingat laporan LKPJ Bupati Demak 2021 pwrtumbuhan ekonomi naik tidak diimbangi dengan turunnya angka kemiskinan. Bagian perekonomian Setda, segera melakukan identifikasi BUMD yang masih lemah agar target Deviden tercapai guna mendorong peningkatan PAD serta Dindikbud untuk memperbaiki indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah agar dilakukan langkah Dan Dinas Pariwisata untuk melakukan pembenahan juga pembinaan terkait SDM dan manajemen pengelolaan objek wisata serta promosi pariwisata melalui smart city dan kearifan lokal dengan jejaring kerjasama. (Parno)