2 Juli 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Penyaluran Bantuan Sosial Sembako/BPNT Tahun 2022 Oleh PT.Pos Indonesia Kecamatan PP Babar Diduga Menyalahi Prosedur

Spread the love


MBD | tren24reportase.com-Penyaluran bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai yang disalurkan oleh kepala PT.Pos Indonesia kecamatan pulau-pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku diduga menyalahi prosedur.

Hal tersebut disampaikan disampaikan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan PP Babar Frianus Leunufna ketika ditemui wartawan tren24reportase.com disela kesibukannya pada hari Jumat 18 Maret 2022 Pukul 11.00 WIT.

Menurut Frianus sesuai surat kepala dinas sosial kabupaten Maluku barat daya tertanggal 02 Maret 2022 dengan no:460/21a/dinsos/III/2022 surat tersebut mendasari edaran surat direktorat jenderal penanganan kemiskinan No:592/6/BS.01/2/2022 Berisi tentang percepatan penyaluran Bansos Sembako/BPNT periode Januari sampai dengan Maret 2022 yang disalurkan PT.Pos penyalurannya dalam bentuk pembayaran langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Dan pada saat pembayaran harus mendapatkan pendampingan dari pendamping TKSK kecamatan dan pendamping PKH kecamatan.Namun Apa yang di lakukan oknum kepala pos tepa penyaluran tanpa pemberitahuan ke pendamping, pendamping mengetahui ada penyaluran sembako lewat warga yang mengeluhkan mahalnya harga beras yang disalurkan oleh oknum kepala Pos kecamatan PP Babar.

Dimana harga beras di bandrol per kilogram Rp13.000, sementara oknum Kepala Pos tepa sesuai keterangan yang didapat dari salah satu pengusaha di tepa berinisial EA, ia telah menyalurkan beras 40 kg dengan harga Rp.450.000 dan ketika masyarakat menerima dari Kepala Pos Sudah dengan harga bervariasi dengan nilai perkilogram Rp 13000.

Itu berarti beras yang dari pengusaha seharga Rp.450.000 dijual kembali dengan harga Rp.520.000. Sementara itu menurut Frianus KPM harus menerima uang tunai kemudian di foto sambil menunjukan kartu keluarga dan KTP serta uang bantuan, bukan disalurkan tanpa sepengetahuan pendamping TKSK maupun PKH.

Salah satu ibu penerima manfaat dari dusun wetota ibu Agata Laipeni Ketika ditemui wartawan media tren24reportase membenarkan hal tersebut, ia didatangi seorang ibu yang membawa beras di kantong kresek ibu tersebut hanya menjelaskan bahwa ia di suruh istri kepala Kantor Pos untuk membawa bantuan tersebut kepada ibu Agata Laipeni, ungkap ibu Agata dengan bingung.

Hal senada juga di sampaikan Bapak Onifaris Pelata, ia bingung dengan prosedur bantuan yang terkesan mencari keuntungan, menurutnya kalau beras di toko Rudi satu karung 17 kg kita bisa beli dengan harga Rp.190.000, mengapa kita dipaksa ambil beras begini mahal.

Menurut keterangan Onifaris, dana Bantuan belum ada tapi itu cuma kebijakan Kepala Pos untuk bantu masyarakat, nanti dana masuk baru di potong, ungkap Onifaris.Mereka berharap kalau ada bantuan untuk orang miskin jangan lagi menjadi ajang Bisnis.(Eki)