2 Juli 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Wabup Ikuti Rakor Secara Virtual Bersama Kepala Daerah, Ketua DPRD, Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKKP

Spread the love

Tanjab Barat | Tren24reportase.com-Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan, SH mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah serta Ketua DPRD seluruh Indonesia Bersama Mendagri, Ketua KPK RI dan Kepala LKPP terkait permasalahan tindak pidana korupsi. Senin (24/01).

Rakor yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Bupati tersebut, juga turut dihadiri oleh Plt Kepala Bapedda, Plt Kepala BKAD, Inspektorat dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tanjab Barat.

Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian menyampaikan rakor hari ini dilaksanakan terkait dengan masalah tindak pidana korupsi, yang mana pada awal tahun 2022 ini ada beberapa pejabat yang terjerat masalah hukum diantaranya OTT KPK. Menurutnya hal itu perlu menjadi perhatian, karena menurutnya selain akan berdampak ke individu yang bersangkutan tetapi juga kepada sistem Pemerintahan, termasuk kepercayaan publik kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
“Saya hanya sekedar mengingatkan tindak pindana korupsi harus memang kita tekan seminimal mungkin, dan ini penting untuk merubah bangsa kita” ujarnya.

Ditambahkan Tito Karnavian diakhir arahannya, ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi diantaranya sistem, integritas, dan budaya.

Sementara itu Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak hak rakyat dan hak asasi manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.

“Korupsi itu terjadi ketika adanya kekuatan, peluang serta kurangnya integritas, sekecil apapun nominalnya uang akan cukup digunakan untuk kebutuhan hidup namun sebesar apapun nominalnya uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup” ujarnya.

Ketua KPK RI juga menambahkan titik rawan korupsi diantaranya informasi birokrasi rekruitmen ditambah promosi jabatan, pengadaan barang/jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi anggaran Covid – 19 untuk APBN APBD, pemulihan ekonomi sosial dan masih ada yang lainnya.

Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas tentang Produk Dalam Negeri Tumbuh, Usaha mikro-kecil tangguh, Daerah Sejahtera, Indonesia Maju.(Udin)