17 Mei 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Diduga, Telah Terjadi Pernikahan Dibawah Tangan “SIRI” Sesama PNS Kota Tasikmalaya

Spread the love

Kota Tasikmalaya -Tren24Reportase.com: -Dilansir dari Penuturan Pengacara Blitar tentang “Hukum Nikah Siri Bagi PNS”. Bahwa, Nikah Siri berarti adalah nikah di bawah tangan, yang sah secara agama ataupun adat, namun tidak tercatat di Negara. Bagaimanakah hukumnya Nikah Siri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)? Untuk hal ini kita perlu melihat beberapa ketentuan terkait.

PNS sebagai warga Negara tunduk terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan turunan UU Perkawinan. Khusus bagi PNS yang ingin Nikah siri karena terdapat PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbaharui melalui PP Nomor 45 Tahun 1990 (selanjutnya PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS).

Sebagai seorang PNS, dilarang melakukan nikah siri. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Ketentuan tersebut berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.”

Begitu pula halnya bagi PNS yang akan beristri lebih dari seorang dengan menikah siri. Pasal 4 PP No. 45 tahun 1990 jelas menyebutkan bahwa PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Permohonan izin ini wajib diajukan tertulis dengan disebutkan alasannya.

Jika PNS pria menikah siri, baik perkawinan pertama ataupun pernikahan kedua dan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 4 PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, maka sesuai pasal 15 PP No. 45 tahun 1990 akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat dan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang terberat adalah pemberhentian tidak hormat.

Jikalau, melihat apa yang dituturkan seperti diatas sudah sangat jelas ,’Bahwa, PNS mempunyai regulasi aturan yang mengikat dalam melaksanakan atau keinginan Melakukan Pernikahan setelah pernikahan yang sah sebelumnya itu. Tapi, masih saja ada PNS di kota Tasikmalaya yang melakukan pernikahan sirih tanpa melalui beberapa regulasi aturan yang ditetapkan seperti penuturan di atas.

Sebut saja inisial “AB” dan “RS”, adalah pasangan suami istri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya, dan pasutri (laki-laki) bertugas di salah satu kedinasan kota Tasikmalaya (39th) sebagai kepala seksi, dan pasutri (perempuan/33th) bertugas di salah satu Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya juga sebagai kepala seksi, dan hasil pernikahan siri tersebut itu dilaksanakan pertanggal 10 September 2020 di Kabupaten Tasikmalaya (Karangnunggal).

Diketahui sebelumnya, diduga, “Bahwa, pasutri laki-lakinya “AB” itu berstatus sudah menikah sebelum mengadakan pernikahan Siri. Dan, kedua pasutri pernikahan siri tersebut berdomisili di Satu kota yaitu kota Tasikmalaya, termasuk pasutri perempuannya “RS” yang disinyalir berstatus seorang Janda.

Hasil konfirmasi Tren24Reportase dengan “AB” di ruangan Kabid menerangkan,”Bahwa, betul pernikahan tersebut sudah terjadi di waktu itu, dan sekarang saya sudah pisah lagi”.’terang AB

Melihat dari beberapa keterangan dari narasumber termasuk informasi yang bersangkutan yaitu “AB”, sudah jelas Bilamana sebuah tindakan atau perbuatan yang sudah dilakukan “AB” dan “RS” itu bertentangan dengan Peraturan yang sudah menjadi ketentuan, Maka, Kami Meminta kepada jajaran penegak hukum terkait hal tersebut supaya bisa menindak lanjuti secara Hukum yang berlaku baginya, agar supaya bisa menjadikan efek jera bagi para Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan norma-norma Aturan yang sudah ditentukan, terkelola baik itu di pemerintah daerah hingga di kepada pemerintahan pusat.-(Endra R)