2 Juli 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Di Duga, Pengelolaan Dana BOS SMPN 2 Rantau Bayur Tidak Transparan

Spread the love

Banyuasin, Tren24reportase.com – SMPN 2 Rantau Bayur yang berlokasi di desa Penandingan kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin jadi sorotan karena dalam pengelolaan dana BOS (TA) 2020 pihak sekolah di nilai tidak transparan.

Hal ini dikatakan karena pihak sekolah dalam penggunaan dana tidak diketahui oleh warga, sebab papan pengumuman pengeluaran dana /RKAS tidak di pasang secara maksimal, sehingga tudingan oknum Kepsek SMPN 2 telah melanggar Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin mengemuka,” ujar salah satu wali murid yang minta di rahasiakan namanya.

Wali murid menambahkan, “Kepala sekolah SMPN ini memang jarang aktif pak karena pulangnya jauh dan sibuk urusan ke dinas di kabupaten,” katanya

Masalah ini juga di kuatkan dengan informasi yang di himpun oleh awak media dan tim investigasi LSM Nusantara Expres ( NE) yang di ketuai Ismail Abdullah saat turun kelapangan, sudah beberapa kali tim investigasi melakukan kunjungan ke SMPN 2 tidak pernah ketemu dengan Kepseknya, pada saat itu hanya ada 2 orang guru honor yang sedang mengajar.

Terkait hal ini, Ketua Lsm Nusantara Ekpres (NE) Ismail Abdullah angkat bicara beliau sangat prihatin kenapa hal ini terjadi,” karena Kepala Sekolah adalah sosok pemimpin yang sangat di butuhkan perannya untuk kemajuan di sekolah yang ia pimpin,keaktipannya sangat di butuhkan jadi tidak selayaknya melalaikan kewajiban nya karena sudah ada sumpah jabatan saat pelantikan” tegas Ismail.

Ismail menambahkan “artinya kepsek SMPN 2 Rantau Bayur di duga sudah melanggar PP no 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan kerja ASN, ” jelasnya.

Terkait hal ini Ismail meminta kepada Dinas terkait dan APH untuk segera menindak lanjuti kedisiplinan kerja yang telah di atur oleh PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN dan kebenaran laporan atau SPJ Realisasi penggunaan dana BOS tahun ajaran 2020 SMPN 2 Rantau Bayur yang diduga sarat dengan mark up.

Menurut Ismail saat ditemui di kantornya mengatakan “Berdasarkan laporan penggunaan dana BOS TA 2020 SMPN 2 kami menduga ada modus penyelewengan dan penggelembungan anggaran.

“Sesuai hasil investigasi di lapangan ditambah data pendukung Laporan Dana BOS SMPN 2 Rantau Bayur TA 2020, kami menduga rincian kegiatan tidak sesuai realisasi karena masih adanya kekurangan fisik disekolah tersebut, “ terangnya.

Belum lagi menurutnya, di masa pendemi Covid- 19, sekolah itu menganggarkan kegiatan ekstrakurikuler dengan jumlah lumayan besar, sementara di masa itu murid belum di perbolehkan untuk tatap muka.

“Berikut rincian laporan penggunaan dana BOS SMPN 2 Rantau Bayur yang diduga adanya penyimpangan anggaran. Dana BOS triwulan 1. Rp 29.040.000. Pengembangan perpustakaan 150.000. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler 1.800.000. Administrasi kegiatan sekolah 7.800.000. Pengembangan propesi guru dan tenaga kependidikan 2.300.000. Langganan daya dan jasa 100.000. Pembayaran honor 16.050.000. Total Penggunaan Dana Rp. 28.150.000. Sisa 1.090.000 ,” terangnya.

Masih kata Ismail, dana BOS triwulan 2 Rp.38.720.000 Penerimaan peserta didik baru Rp 1.230.000. Pengembangan perpustakaan 11.918.000. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 35.182.000. Administrasi kegiatan sekolah 4.300.000. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp. 2.200.000. Layanan daya dan jasa 480.000. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 888.000. Penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 23.112.000. Pembayaran honor 20.250.000.

“Dana BOS triwulan 3.Rp.30.030.000. Langganan daya dan jasa Rp.1.600.000. Penyediaan alat multi pembelajaran Rp 12.230.000.Pembayaran honor 16.200.000. Di tambah triwulan 4 ” jelasnya.

“Jika dalam penggunaan dana BOS SMPN 2 Rantau Bayur berpotensi merugikan keuangan Daerah maupun Negara atau tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi maka akan kita limpahkan ke pihak berwajib sesuai dengan amanah UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.” tegasnya.

Terpisah Ketua JPKP Banyuasin Indo Sapri ketika dimintai keterangan menjelaskan. “Sejauh ini banyak pihak yang menilai pengelolaan dana BOS TA 2020 lalu banyak kejanggalan, hal ini terlihat dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh sejumlah sekolah dan mengingat pelakasanan kegiatan itu dilaksanakan pada massa pandemi dimana siswa belum di perbolehkan untuk tatap muka,” ungkapnya,

“Seperti kita ketahui pada tahun 2020 lalu adalah puncak penyebaran covid 19, khusus pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di masa pandemi jelas sangat bertentanggan dengan instruksi Pemerintah pusat dan aturan protokol kesehatan (Prokes). Tak mengherankan jika pelakasanan kegiatan ini mengundang pertanyaan banyak pihak.” tegasnya. (Agus/Endang).