Tren24reportase.com |Larantuka Flotim-Kapal Minyak bernama ‘Elang Laut’ yang beroperasikan BBM dari TPl Lama Walang selama tiga tahun terakhir ini mengalami insiden pada tanggal 12 Agustus 2021 di perairan Waibalun Flores Timur. Dugaan kuat akibat overload Bahan Bakar Minyak yang hendak di pasok ke beberapa agen BBM di sekitar daratan pulau Solor dan Lembata ini adalah Lahan Bisnis salah seorang Pejabat Teras Flores Timur. Demikian pernyataan salah seorang Advokad via telepon memberikan tanggapan atas tenggelamnya Kapal Elang Laut dua minggu lalu .
Kepada Tim tren24reportase.com Kepala Syahbandar Flores Timur pak Usman Laode lewat whatsapp nya bahwa “Kami hanya beriijin berlayar untuk penumpang tapi bukan untuk muat barang seperti BBM”, katanya. Sementara informasi lain yang dihimpun oleh media ini, dari salah seorang pegawai di APMS di Flores Timur menyampaikan bahwa Kapal Elang Laut itu memang Tidak Layak untuk Distribusikan BBM karena Tidak ada Tengki khusus sebagai penampung minyak dan atau BBM lainnya, tapi gunakan Drom dengan jerigen hingga faktor keselamatan saat di laut itu sangat dikhawatirkan.Isu lain yang beredar di masyarakat bahwa sudah menjadi Rahasia Umum bahwa Kapal Elang Laut ini diduga kuat milik Pejabat Teras di Flotim karena yang menangani ini juga oknum pegawai di setda Flores Timur. Menurut pendapat Hukum Seorang Advokad anak Adonara bahwa ‘Tata kelola Pemerintahan di Flores Timur itu Aneh tapi Nyata dan dengan tenggelamnya kapal minyak Elang Laut ini justru mengungkapkan bahwa Pejabat Berbisnis. bernard nara
About Post Author
Bahwa apabila BENAR terhadap dugaan tersebut, maka secara ETIKA, Saran & Pendapat Hukum-ku, oknum PEJABAT FLOTIM dimaksud secara TERHORMAT segera MENGUNDURKAN DIRI dari JABATANNYA dan menyampaikan PERMINTAAN MAAF secara TERBUKA kepada RAKYAT FLORES TIMUR, disebabkan selama menduduki JABATAN PUBLIK tersebut diduga TELAH MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA melalui JABATAN yaitu TELAH MELAKUKAN BISNIS PRIBADI kepada RAKYAT FLORES TIMUR yang merupakan RAJA & RATUNYA dan TIDAK MELAKUKAN PELAYANAN PUBLIK menurut Hukum.