16 Mei 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Diduga Langgar PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Oknum Kepala Sekolah Di Kabupaten Bekasi Rangkap Jabatan Jadi Jurnalis

Spread the love

Kab Bekasi, Tren24reportase.com – Terkait dugaan oknum PNS merangkap jadi wartawan, yakni salah satu oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Wanajaya Kabupaten Bekasi mengakui kalau dia jadi Wartawan dengan jabatan sebagai dewan penasehat salah satu media online.

Saat ditemui media Tren24reportase.com yang ada di Kabupaten Bekasi di kantornya pada Rabu (4/8/2021) untuk dikomfirmasi, oknum Kepsek, Hamdani mengatakan dia  adalah salah satu wartawan dengan jabatan sebagai dewan penasehat media online.. “Saya juga media Pak dan ini media saya, ucapnya sambil menunjukkan portal berita media onlinenya.

Hal ini ditanggapi oleh Ketua Umum Gabungnya Wartawan Indonesia, Morris Taosisi GH, SE menegaskan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Disebutkan: “Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan / atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Mencermati hal tersebut, layaknya seorang PNS yang semestinya menjalankan Kebijakan Pemerintah termasuk melaksanakan keputusan politik, sangat tidak etis sekali tatkala seorang oknum PNS merangkap jabatan sebagai wartawan yang sudah pasti bertentangan dan bertolak belakang dengan fungsi kedinasan.

Sementara seorang PNS itu digaji negara untuk mengurusi tugas-tugas kantor sesuai bidang yang ditanganinya. Bahkan bisa jadi manakala seorang PNS menjadi wartawan, bukan tidak mungkin terjadi pembocoran rahasia di dalam dinas tempatnya bekerja.

Selain itu, fungsi sosial kontrol bagi Pers yang sesungguhnya bukan tidak mungkin akan mendapat hambatan dan rintangan. Atau mungkin oknum PNS tertentu sengaja jadi wartawan sebagai asas manfaat dalam rangka cari selamat.

“Selain tertera dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tertuang juga dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar,” ucap Morris Taosisi GH, SE.

Hingga berita ini di terbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Carwinda maupun Kepala Bidang Yudi saat dikonfirmasi melalui panggilan aplikasi Whatsapp belum memberikan keterangannya. (Maddi)