4 Juli 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Pungli, Warnai Program PTSL Di Cipedes Kota Tasikmalaya

Spread the love

Kota Tasikmalaya, Tren24Reportase – Apa yang sedang terjadi di salah satu Kota di Indonesia Jawa barat yaitu Kota Tasikmalaya tepatnya, disini motif Pungli sangatlah masif dan terkesan menjadi budaya selama bertahun-tahun. Salah satu Contoh dugaan adanya Pungli terjadi di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya dalam sebuah program Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), “Bahwa, diduga Biaya PTSL yang dibebankan kepada masyarakat perbidangnya sebesar Rp.500.000,-00(Lima ratus ribu rupiah).Berdasarkan konfirmasi sebelumnya T24R dengan Kepala Kantor Kelurahan Panglayungan (Suandana) menerangkan ,”Bahwa, biaya PTSL itu sebesar Rp.500.000,00-(Lima ratus ribu rupiah) diantaranya untuk beberapa pihak yang antara lain :

  1. Rt dan Rw, kenapa Rt mendapatkan biaya Rp.100.000,00-(Seratus ribu rupiah) perbidang ? Karena RT adalah saksi penunjukan lokasi tanah penerima PTSL yang berada diwilayah RT/RW tersebut, kalau Rw mendapatkan sebesar Rp.50.000,00-(Lima puluh ribu rupiah). Jadi biaya sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) itu diperuntukan bagi Rt dan Rw setempat.’tandas lurah.
  2. Panitia PTSL yang mendapatkan biaya untuk pembelian Patok dan Materai juga Oprasional kerja sebesar Rp.200.000,00(Dua ratus ribu rupiah), dengan melibatkan LPM dan Karang Taruna kelurahan.’ucap lurah.
  3. Puldadis adalah Pihak kelurahan yang berfungsi sebagai pengumpul data dan berkas. Puldadis tersebut mendapatkan biaya sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah).’tandas lurah. Jadi, besaran Total biaya untuk program PTSL di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah).

Menurut keterangan dari lurah suandana sewaktu klarifikasi di salah satu rumah makan (03/05/21) sangatlah ironis dengan keterangan di pemberitaan sebelumnya ,”Bahwa, dana untuk Puldadis yang sebesar Rp.150.000,00-(Seratus lima puluh ribu rupiah) itu diperuntukan untuk biaya tak terduga alias biaya untuk mengcover biaya panitia PTSL yang sebesar Rp.200.000,00-(Dua ratus ribu rupiah).’tandas lurah. Padahal, kalau secara mekanisme pengelolaan biaya pelaksanaan PTSL itu harusnya di pegang atau dikelola sepenuhnya oleh panitia PTSL bukan dipecah menjadi dua pengelolaan keuangan ? Disini jelas adanya dugaan bilamana dana Puldadis yang sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh unsur ASN dipertanyakan ? Karena berkaca dari sebuah aturan,”Bahwa, Selain gaji dan TPP, PNS itu dilarang mendapatkan penghasilan lain di luar gaji dan TPP terkecuali honorarium resmi sesuai Perpres 33/2020 yang dianggarkan dalam RKA.

Maka, pada tanggal 2 Juni 2021 Reportase Nasional Group Resmi Melaporkan kepada Aparat penegak hukum terkait hal tersebut yaitu Kepada SABER PUNGLI di Kantor Sekretariat Inspektorat agar supaya dugaan Pungli tersebut secepatnya ditindak lanjuti, apakah, benar atau tidaknya dana sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh pihak kelurahan untuk mengCover biaya Panitia Program PTSL Sebesar Rp.200.000,00-(Dua Ratus ribu rupiah) yang dikelola Panitia PTSL melalui LPM dan Karang Taruna di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya.

Dan, bilamana benar dana sebesar Rp.150.000,00-(Seratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk Puldadis dan biaya untuk mengCover biaya Panitia PTSL dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi aturan hukum yang sudah ada ,maka, Proses pengelolaan pembiayaan PTSL di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi, bilamana diduga dana sebesar Rp.150.000,00-(Seratus lima puluh ribu rupiah) tidak diperuntukan untuk biaya Pudadis dan adanya biaya untuk kepentingan Kepala Kantor Kelurahan Panglayungan itu sendiri dengan cara menggunakan pasilitas jabatannya mendapatkan keuntungan diluar TPP dan Gaji atau dari Honorarium resmi yang diatur melalui Perpres nomor 33 tahun 2020 yang dianggarkan melalui RKA.

Apalagi, dengan adanya narasumber baru yang mengatakan kepada RN juga rekan-rekan LSM-Ormas ( ketika adanya sebuah klarifikasi di salah satu Cafe Kota Tasikmalaya menyampaikan,”Bahwa, yang sudah mendaftarkan Program PTSL dari masyarakat di wilayah Kel.Panglayungan sebanyak 430 orang, dan yang sudah masuk uang pendaftarannya diangka 383 orang. Dan pak lurah sudah mengambil uang PTSL melalui Bendahara PTSL berkisar sebesar Rp.37.000.000,-(Tiga puluh tujuh juta rupiah)”.’ucap narsum

Dengan adanya tambahan informasi dari narasumber kepada T24R yang disaksikan oleh Mantan Ketua Umum Ormas GAPURA (Tatang Toke) dan Ketua LSM PENJARA (Deden Lee) ,Maka, Kepada TIM SABER PUNGLI Kota Tasikmalaya agar supaya bisa secepatnya menindak lanjuti terkait dugaan PUNGLI yang terjadi dalam sebuah Program Pemerintah yaitu Program Sertifikat Tanah (PTSL) bagi warga masyarakat untuk wilayah Kel.Panglayungan. Disisi lain untuk bisa memberikan cerminan efek jera bagi siapa saja ASN/PNS yang berani-berani melakukan tindakan atau perbuatan melawan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia agar ditindak tegas tanpa pandang bulu, dengan jeratan hukuman yang berlaku baginya. (Endra R)