7 Desember 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Masih Layakkah Mahmudi Memimpin di Kejaksaan Negeri Pati, Jawa Tengah ?

Spread the love

Pati, Tren24Reportase – Sekitar pukul 11.00 WIB pagi tadi, puluhan Jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara bersama-sama sambangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pati (10/5/2021) untuk mengklarifikasi atas ucapan Mahmudi yang notabennya adalah Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Pati, provinsi Jawa Tengah yang menyinggung profesi dan tugas jurnalis dan LSM.

Orang nomor 1 di kejaksaan negeri Pati tersebut secara sadar maupun tidak sadar mengatakan tidak usah takut dengan oknum LSM dan wartawan dalam setiap sosialisasi sadar hukum di desa-desa yang berada di Kabupaten Pati hingga membuat para Wartawan dan LSM merasa tersinggung atas ucapannya. Padahal sesungguhnya wartawan dan LSM sangat berfungsi sebagai sosial kontrol dan kontrol sosial dan turut serta dalam menginformasikan tentang adanya dugaan-dugaan tindak pidana korupsi di desa-desa yang mungkin tidak terjangkau oleh kejaksaan negeri Pati, ungkap Bintang selaku Kepala Bidang Humas LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia (LSM BPPI) melalui telpon selulernya, 10/5/2021.

Sontak saja atas pernyataan Mahmudi selaku Kajari Pati yang baru saja dilantik kurang lebih dua bulan yang lalu membuat geram para awak media dan LSM yang berfungsi sebagai sosial kontrol yang merasa profesinya dilecehkan.

Bukan hanya itu saja, selayaknya aparat Penegak supremasi Hukum (APH) sudah seharusnya bisa menegakkan keadilan dan mengungkap kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), seperti himbauan dari Kepala Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Pasalnya, Kajari juga membuat pernyataan bahwa tidak akan memenjarakan para Kepala Desa apabila bersalah dalam penggunaan DD, ADD, Bankeu maupun anggaran yang bersumber dari APBN.

“Seandainya bapak ibu dilaporankan ke Kejaksaan, laporanya tidak akan di tanggapi, meskipun kesalahan itu diberitakan,” kata Mahmudi saat memberikan sosialisasi penyuluhan hukum di sejumlah desa.

Para wartawan dan LSM yang menunggu di halaman kantor Kejaksaan akhirnya diajak audensi dengan Kepala Kejari Pati.

Dalam pertemuan itu Kejari yang didampingi Kasidatun, Kasipidum, Kasipidsus, Kasi BB dan Kasubag BIN mengaku bahwa penyampaian yang disampaikan itu secara umum, bukan hanya untuk wartawan atau LSM saja, namun juga untuk jaksa-jaksa agar jangan terlibat atau meminta proyek kepada para Kepala Desa.

Mahmudi juga mengaku bahwa penyuluhan hukum kepada para Kepala Desa yang dilakukan adalah permintaan Bupati Pati Haryanto. Penyuluhan itu dilakukan agar para Kepala Desa tidak salah dalam penggunaan anggaran.

Pernyataan Kades yang tidak bisa dipenjara itu tidak benar, Kades akan tetap diproses apabila melakukan kesalahan, dan penyuluhan hukum yang dilakukan ini untuk menanggapi apabila ada kerugian akan ditindak lanjuti dan didisposisi ke bagian Datun.

“Kalau ada Kades yang bersalah akan tetap kita proses, namun kita disposisi dulu ke bagian datun, kalau tidak bisa ditanggapi maka kita tindak lanjuti,” tangkisnya. (Busan)

About Post Author