16 Mei 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Kepala Kantor Kelurahan Panglayungan Tasikmalaya Diduga Lakukan Pungli PTSL Tahun 2021

Spread the love

Kota Tasikmalaya, Tren24Reportase – Dikutip dari salahsatu brodcast media berita hukum online tahun 2016 bahwa, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pungutan liar (pungli) dan suap merupakan dua hal berbeda. Ia menyebutkan, pungli itu adalah sepihak, biasanya para petugas atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan karena kalau tidak diberikan uangnya tidak terlayani keperluannya.

“Sehingga di sini tentunya, mereka ini yang diminta pungli tidak perlu takut untuk melaporkan karena mereka cenderung menjadi korban,” kata Prasetyo sebagaimana dilansir dari laman resmi .

Lain halnya dengan suap, menurut Prasetyo, kalau suap dua pihak saling bekerja sama dan berkonspirasi, ada yang memberi dan ada yang menerima untuk tujuan tertentu. Karenanya, Jaksa Agung menegaskan, pungli hanya yang menerima dan meminta uang serta memeras, dan hal ini cenderung terjadi di mana-mana. “Ini yang harus diberantas,” ujarnya.

Mengenai konstruksi hukumnya, lanjut Prasetyo, pungli ini terkait dengan Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), khususnya Pasal 12 huruf e. Pasal itu berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. “Tentunya tidak bisa kita generalisir, harus kita lihat seperti apa,” jelas Prasetyo.

Tapi intinya, lanjut Prasetyo, bagaimana pun pungli ini harus diberantas karena praktik pemerasan seperti ini orang mengatakan sudah membudaya, masif, dan menahun yang akhirnya tentunya banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Pertama, akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kedua, bisa saja lalu lintas barang menjadi terganggu, penyelesaian perkara bertele-tele, putusan bisa dimainkan, dan sebagainya. “Ini semua harus diteliti satu per satu,” tegasnya.

Menurut Prasetyo, dasar hukum Operasi Pemberantasan Pungli nanti adalah Keppres (Keputusan Presiden), dan tentunya pemerintah sekarang bertekad untuk pungli ini diberantas. Ia juga mengemukakan, dalam rapat koordinasi tadi, Gubernur Sumsel juga mengusulkan agar Operasi Pemberantasan Pungli itu harus berkelanjutan, tidak boleh hanya sporadis, sebentar berhenti sebentar jalan lagi, harus berkelanjutan karena sudah begitu masifnya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli, Prasetyo mengungkapkan satgas ini akan dipimpin oleh Menkopolhukam. “Anggotanya tentunya pihak terkait, ada Polri, Kejaksaan, dan nantinya itu Gubernur juga akan dilibatkan pada saatnya,” jelas Prasetyo.

Ia juga memastikan, anggota satgas ini tentunya dipilih orang-orang yang punya integritas, karena kalau mau menyapu bersih sapunya harus bersih. Adapun masa tugas tim adalah berkelanjutan sampai punglinya habis. Mengenai posisi Kejaksaan sendiri, nanti akan diatur. Tapi ia menjelaskan, kalau kasusnya sampai ke persidangan, kejaksaan akan bertindak sebagai penuntut.

Sebagai penyidik ini kalau tindak pidana umum itu polisi, tapi kalau dikaitkan dengan tindak pidana korupsi ya jaksa bisa masuk situ, bisa,” tutup Prasetyo

Diduga, hal ini persis dengan apa yang terjadi di salah satu Kota di Indonesia Jawa barat yaitu Kota Tasikmalaya, disini motif Pungli sangatlah masif dan terkesan menjadi budaya selama bertahun-tahun. Salah satu Contoh yang patut diduga, terjadi di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya dalam sebuah program pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), “Bahwa, diduga Biaya PTSL yang dibebankan kepada masyarakat perbidangnya sebesar Rp.500.000,-00(Lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan konfirmasi sebelumnya T24R dengan Kepala Kantor Kel.Panglayungan (Suandana) menerangkan ,”Bahwa, biaya PTSL itu sebesar Rp.500.000,00-(Lima ratus ribu rupiah) diantaranya untuk beberapa pihak diantaranya :

  1. Rt dan Rw, kenapa Rt mendapatkan biaya Rp.100.000,00-(Seratus ribu rupiah) perbidang ,,? Karena RT adalah saksi penunjukan lokasi tanah penerima PTSL yang berada diwilayah RT/RW tersebut, kalau Rw mendapatkan sebesar Rp.50.000,00-(Lima puluh ribu rupiah). Jadi biaya sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) itu diperuntukan bagi Rt dan Rw setempat.’tandas lurah
  2. Panitia PTSL yang mendapatkan biaya untuk pembelian Patok dan Materai juga Oprasional kerja sebesar Rp.200.000,00(Dua ratus ribu rupiah), dengan melibatkan LPM dan Karang Taruna kelurahan.’ucap lurah
  3. Puldadis adalah Pihak kelurahan yang berfungsi sebagai pengumpul data dan berkas. Puldadis tersebut mendapatkan biaya sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah).’tandas lurah

Jadi, besaran Total biaya untuk program PTSL di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah).

Menurut keterangan dari lurah suandana sewaktu klarifikasi di salah satu Rumah makan (03/05/21) sangatlah ironis dengan keterangan di pemberitaan sebelumnya ,”Bahwa, dana untuk Puldadis yang sebesar Rp.150.000,00-(Seratus lima puluh ribu rupiah) itu sebenarnya diperuntukan untuk biaya tak terduga alias biaya untuk mengcover biaya sebesar Rp.200.000,00-(Dua ratus ribu rupiah) yang dikelola Oleh Panitia PTSL.’tandas lurah

Padahal, kalau secara mekanisme pengelolaan biaya pelaksanaan PTSL itu harusnya di pegang atau dikelola sepenuhnya oleh panitia PTSL bukan dipecah menjadi dua pengelolaan keuangan..??? Disini jelas adanya dugaan bilamana dana Puldadis yang sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh unsur ASN ,Dipertanyakan…??? Karena ,berkaca dari sebuah aturan,”Bahwa, Selain gaji dan TPP, PNS itu dilarang mendapatkan penghasilan lain di luar gaji dan TPP terkecuali honorarium resmi sesuai Perpres 33/2020 yang dianggarkan dalam RKA.

Maka, kepada aparat penegak hukum terkait hal tersebut yaitu Saber Pungli agar secepatnya menindak lanjuti apakah benar atau tidaknya dana sebesar Rp.150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh pihak kelurahan untuk mengCover biaya Panitia Program PTSL Sebesar Rp.200.000,00-(Dua Ratus ribu rupiah) yang dikelola Panitia PTSL melalui LPM dan Karang Taruna di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya.

Dan, bilamana benar dana sebesar Rp.150.000,00-(Seratus lima puluh ribu rupiah) diperuntukan untuk Puldadis dan biaya untuk mengCover biaya Panitia PTSL dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi aturan hukum yang sudah ada ,maka, Proses pengelolaan pembiayaan PTSL di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi, bilamana diduga dana sebesar Rp.150.000,00-(Seratus lima puluh ribu rupiah) tidak diperuntukan untuk biaya Pudadis dan adanya biaya untuk kepentingan Kepala Kantor Kelurahan Panglayungannya sendiri dengan cara menggunakan pasilitas jabatannya mendapatkan keuntungan diluar TPP dan Gaji atau dari Honorarium resmi yang diatur melalui Perpres nomor 33 tahun 2020 yang dianggarkan melalui RKA. Maka, Unsur ASN tersebut layak untuk diperiksa Aparat Penegak Hukum Terkait hal tersebut melalui TIM SABER PUNGLI Kota Tasikmalaya yang berkantor sekretariat di Kantor Inspektorat Kota Tasikmalaya. (Endra)