4 Juli 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

PTSL Tahun 2021 Diduga Dijadikan Makanan Empuk Oleh Oknum Tak Bertanggungjawab

Spread the love

Kota Tasikmalaya -Tren24Reportase.com – Dilansir dari Salah satu Media online Jakarta tentang Program Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017. Apakah, masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum..??? Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.Adapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.
Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.”Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa,” jelas dia.
lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:-Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000. Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000. Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000. Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000. Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.
Ironis, pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diduga terjadi di Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya sebesar Rp.500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah) perbidang.
Hasil konfirmasi RN dengan kepala Kantor Kelurahan Panglayungan (Suandana) Kecamatan.Cipedes Kota Tasikmalaya (05/03/21) menerangkan bilamana uang sebesar Rp.500.000,00-(Lima ratus ribu rupiah) itu diantaranya adalah untuk RW sebesar Rp.50.000,00-(Lima puluh ribu rupiah) dan untuk Rt sebesar Rp.100.000,00-(seratus ribu rupiah) karena Rt/Rw sebagai saksi di lokasi tanah ketika ada pengukuran, dan Rp.200.000,00-(Dua ratus ribu rupiah) dikelola oleh panitia yaitu LPM dan karang taruna untuk mendampingi pengukuran, dan yang Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah ) buat saksi Warkah Dan Puldadis (Pengumpul Data) karena menurut suandana Puldadis itu sangat berat tanggung jawabnya, tandasnya.
Seiring dengan regulasi Hukum tentang PTSL dikota Tasikmalaya berarti masih mengacu kepada tahun sebelumnya karena untuk tahun 2021 belum ada regulasi hukum yang ditetapkan dalam Perwalkot Tasikmalaya.

Maka, dengan adanya biaya PTSL yang Berpariatif dimasyarakat di setiap kelurahan, berarti sangat jelas bilamana Regulasi hukum tentang biaya PTSL di kota Tasikmalaya diduga kuat belum Tetap dan tidak mengacu kepada SKB 3 Menteri. (ENDRA. R)