18 Mei 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Kepala DPMTSP Akui PT.Indojo Briket Pioneer Belum Kantongi IMB Dan Izin Dari DLHK Pati

Spread the love

Pati, Tren24reportase.com – Menindak lanjuti hasil sidak Dinas Perjinan Pada tanggal 14/April/2021
Jam 09.30 sampai dengan selesai ke lokasi PT. Indojo Briket Pioneer di Desa Mojolawaran Gabus Saat di klarifikasi media di kantornya, Giyono Kepala DPMTSP Kabupaten Pati” mengakui melakukan sidak pengawasan ke lokasi setelah adanya pemberitaan pabrik briket di desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dari media tren24reportase.com
Selasa,20/April/2021.

Saat di klarifikasi media di kantornya Giyono Kepala DPMTSP Kabupaten Pati” mengakui melakukan sidak pengawasan ke lokasi,
“dijelaskan kalau PT tersebut sudah mendaftar ijin Satu tahun yang lalu melalui ijin on-line OSS “jelasnya.

“Bahwa sistem OSS ini kan Nasional sehingga bisa di laksanakan dimana saja untuk mendaftarnya, apalagi kalau kita mengacu kepada Kebijakan Pemerintah yaitu Omnibus law ini akan lebih longgar lagi karena ijin bisa di penuhi sambil proses jalan”imbuhnya
“Terkait ijin IMB dan ijin usaha industri ijin dinas lingkungan hidup (SPPLatauULL UPL) kami menunggu dari dinas DLH yang dikepalai oleh Purwadi, pungkasnya.

Sementaraitu, saat dinas lingkungan hidup(DLH) (Purwadi) dikonfirmasi wartawan lewat whatsapp
Mejelaskan “Terkait ijin pabrik briket di mojolawaran kami nunggu pak Giyono kepala DPMTSP Pak, jelasnya.

Sementara itu, J. Leonard Butarbutar selaku Ketua Umum Lembaga Monitoring Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia (LMPPSDMI) angkat bicara terkait pernyataan Kepala Dinas DPMTSP dan Kadin LH Pati,
“Ada apa dengan dinas perijinan kabupaten Pati kenapa saling lempar bola?
Saya sangat menyayangkan atas pernyataan kepala dinas perijinan DPMTSP dan DLH tersebut Sudah Dijelaskan mengacu kepada peraturan BPKM, bahwa ijin OSS itu hanya entry data perusahaan dan pemilik, sehingga masih ada banyak proses untuk menferikasi data maupun lokasi.

Salah satunya pemohon menandatangani fakta interigitas pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai dengan Perka BKPM 1/2020, yaitu : Permohonan pemenuhan Komitmen bagi persyaratan teknis untuk Tipe 2 dan Tipe 4 disampaikan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Administrator KEK, atau badan pengelola KPBPB.

Setelah disampaikan Permohonannya, maka lembaga akan memberi notifikasi pemenuhan komitmen paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya Permohonan, Apabila notifikasi tidak disampaikan setelah 5 (lima) hari maka pemenuhan Komitmen telah disetujui dan disampaikan melalui sistem OSS

Bagi Persyaratan Biaya untuk Tipe 3 dan Tipe 4, maka Pengusaha wajib membayar Biaya Perizinan Berusaha yang terdiri atas Penerimaan negara bukan pajak Bea masuk dan/atau bea keluar Cukai Pajak daerah atau retribusi daerah Bagi pengusaha yang tidak melaksanakan pembayaran biaya tersebut, maka Izin Usaha yang telah diberikan akan dinyatakan batal.

Salah satu alasan izin usaha perdagangan yang diajukan melalui OSS belum berlaku efektif adalah tidak dipenuhinya komitmen yang berhubungan dengan perizinan prasarana yang dibutuhkan.

Perizinan tersebut terdiri dari Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB.

Jadi kalau jawabannya simple begitu ya patut di duga ada apa… Dengan Dinas DPMTSP, dan DLH kalau itu sudah satu tahun dan baru diferikasi hari ini.. Terus ngapain saja kerjaan Dinas, jelasnya. (Budut)