4 Juli 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Diduga Belum Kantongi Izin, Pabrik Briket Berkedok Kontraktor Beroperasi Mulus Tanpa Hambatan

Spread the love

Pati, Tren24reportase.com – Ada-ada saja ulah salah satu perusahaan briket yang menjalankan usahanya di Desa Mojolawaran ini yang diduga untuk mengelabui dinas terkait, nampak didepan terpasang papan CV. Jasmindo Sanejaya yang bergerak di bidang kontraktor dan perdagangan umum. Setelah ditelusuri team media tren24reportase.com dibelakang ditemukan perusahaan yang memproduksi briket dari bahan baku arang batok kelapa, adapun nama perusahaan tersebut adalah PT INDOJO BRIKET PIONEER dan diduga tidak dan atau belum mengantongi izin dari dinas terkait di Pati. Perusahaan briket itu terletak di desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten pati, Senin, 13/4/21).
PT Indojo Briket Pioneer menyerap tenaga kerja atau karyawan kurang lebih sebanyak 250 orang. Adapun kegiatan perusahaan tersebut sudah berjalan kurang lebih satu tahun dengan menyewa lahan tanah Kades Mojolawaran (Mohamad Sahri) dengan sistem 3 tahun perpanjang kontrak. Kurang lebih ada 10 produk belum bermerk dan diduga di import diberbagai kota ditanah Arab Saudi.

Sementara, saat direktur utama PT. Indojo Briket Pioneer (Mister yasir) dikonfirmasi team media tren24reportase.com mejelaskan
“kegiatan ini sudah berjalan hampir kurang lebih satu tahun untuk perijinan nanti sambil berjalan, tegasnya.
Sementara itu saat Kades Mojolawaran dikonfirmasi team media mengatakan
“benar untuk perusahaan ini sudah berjalan kurang lebih hampir satu tahun secara ilegal, jelas, nya!
udah datang kesini maunya apa kalau hanya sekedar silaturohmi gak apa-apa toh saya membantu meperkerjakan warga, gak usah aneh-aneh, ujar Kades Mojolawaran (Mohamad Sahri) dengan nada keras dan menatang wartawan.
“udah kamu kesini mau apa mas pak lurah itu lebih tahu aturan wong dia SH (Sarjana Hukum) kok, imbuh pengawas PT Indojo Briket Pioneer.

Dengan adanya munculnya pemberitaan dimedia tren24reportase.com berharap dari pemeritah Kabupaten Pati khususnya
Dinas Tenaga Kerja (tentang pengupahan buruh kerja), Dinas Perizinan (Tentang izin Usaha), Dinas Lingkungan Hidup (Tentang lingkungan tempat usaha), Satpol PP (tentang Penegakan Peraturan Daerah)
Dispermades (tentang lahan milik pemerintah yang di sewakan oleh Kepala Desa)
segera menindak lanjuti. (Budut)