18 Mei 2022

Tren24Reportase

Mengungkap Fakta Sampai Tuntas

Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Lrt Masuk Tahap Kasasi Di Mahkamah Agung RI

Spread the love

Flores Timur, Reportase Nasional  – Proses panjang terhadap kasus pembunuhan Wuluwata di Sandosi yang terjadi setahun lalu, membingungkan seluruh elemen masyarakat yang berada Flores Timur. Berbagai tanggapan serta protes terhadap proses hukum yang teraneh di Republik ini sempat dijadikan perbincangan dari natizen di medsos. Walau demikian, pihak keluarga korban terus melakukan kasasi dan demo damai, terhadap para pihak pemangku kepentingan yang bekerja di Bumi Flores Timur.  Berawal dari saksi mahkota yang diarahkan oleh Polda Nusa Tenggara Timur untuk membuat laporan dan juga pihak Polres Flores Timur, menyampaikan kepada saksi mahkota ysitu Markus Suban Kia malah justru dijadikan tersangka, hingga jadi terpidana hari ini. Berawal dari dugaan konspirasi APH (Aparat Penegak Hukum) inilah konstruksi hukum mulai diracik dengan begitu sistematis, mulai dari nomor perkara pada nomor 44 berdiri sendiri dan 45,46,47  berdiri sendiri lagi. Maksudnya pemisahan perkara sesuai nomornya terbaca bahwa nomor 44 adalah terlapor dan perkara nomor 45, 46, 47 adalah korban. Modifikasi kasus dengan nomenklatur nomor perkara ini saja sudah menunjukan bahwa kejadian seakan akan terjadi di dua lokasi, urai Advokat kepada Reportase Nasional  di kediamannya beberapa waktu lalu. Di tempat lain pihak keluarga korban Berharap kepada Ketua Mahkama Agung RI dapat memeriksa, mengadili, dan memutus sendiri perkara a quo dengan teliti, arif dan bijaksana sehingga lebih obyektif, dan dapat memeriksa seluruh berkas perkara, terutama pledoi penasihat hukum terdakwa, duplik penasihat banding pembanding, memori kasasi pemohon kasasi dan alat bukti berupa tulisan dan saksi saksi yang dihadirkan oleh terdakwa, melalui penasihat hukum yang telah disebutkan banyak fakta-fakta persidangan, dan permintaan khusus dari terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap kejadian khusus yang tidak dicatat, tidak dimuat dan tidak diuraikan dalam Berita Acara Sidang terhadap fakta persidangan, dan permintaan khusus tersebut justru tidak dicatat, tidak dimuat dan tidak diuraikan yang ditemukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020 disaat pemeriksaan Berkas Perkara Banding atau inzage kepada kepanitraan PN Larantuka yang mana hal tersebut telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui memori  banding dan saat ini telah  dipertegas dalam Memori Kasasi perkara a quo. Oleh sebab itu, keluarga korban memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus sendiri Perkara a quo dan dapat mempertimbangkan hal tersebut agar tidak ada lagi konflik horizontal dikemudian hari. (BERNARD)